Pemprov DKI dan Jakpro Diminta Gerak Cepat agar Warga Kampung Bayam Segera Tempati Rusun

Hifdzi juga menekankan bahwa pihaknya masih menimbang sejumlah hal untuk memindahkan warga. Kampung Susun Bayam, kata dia, tidak termasuk daftar kampung prioritas dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang ditetapkan oleh eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca juga: Curhat Korban Penggusuran Kampung Bayam: 18 Tahun Tinggal, tapi Enggak Dapat Rusun

Dalam Pergub No 878 Tahun 2018, disebutkan terdapat 21 kampung prioritas. Namun, jumlah itu berkurang menjadi 20 karena satu kampung terkena imbas pembangunan jalan.

"Kampung Susun Bayam itu tidak termasuk dalam Pergub itu sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian yang lainnya yang bisa memasukkan warga Kampung Susun Bayam ya sebagaimana peraturan perundang-undangan, terutama yang ada dalam peraturan di pemprov dan Jakpro, itu perlu dipahami," kata Hifdzi.

Hifdzi mengakui, proses pemindahan pun terbilang sulit.

Terlebih, Kampung Susun Bayam adalah proyek hunian yang dibangun oleh Jakpro selaku BUMD. Sehingga unsur bisnis termasuk tarif harus diperhatikan.