Capai Kesepakatan dengan Jakpro, Warga Akhirnya Bisa Segera Tempati Kampung Susun Bayam

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengeklaim bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan warga terkait penghunian Rusunawa Kampung Susun Bayam.

Vice Corporate Secretary Jakpro Syachrial Syarif mengatakan bahwa warga Kampung Bayam segera bisa menghuni rusunawa tersebut.

Kesepakatan itu didapatkan usai diskusi antara Jakpro dan warga pada Rabu (23/11/2022).

 Baca juga: Belum Bisa Dihuni, Kampung Susun Bayam Disebut Sedang Diaudit

"Jakpro, Pemprov DKI Jakarta, serta warga calon penghuni bersepakat agar Kampung Susun Bayam dapat segera ditempati setelah kontrak untuk masa transisi selama enam bulan ke depan ditandatangani oleh para calon penghuni," kata Syachrial dalam keterangannya, Kamis (24/11/2022).

Masa transisi selama enam bulan itu termasuk proses penetapan pengelolaan Kampung Susun Bayam yang bakal dilakukan oleh JakPro dan Pemprov DKI.

"Proses penetapan pengelolaan Kampung Susun Bayam didiskusikan lebih lanjut dengan Pemprov DKI," ujar Syachrial.

Selama dua hari ke depan, Jakpro dan Pemprov DKI akan berkomunikasi intensif agar pengelolaan Kampung Susun Bayam segera mendapatkan solusi yang terbaik sehingga aturan penggunaan dan pengelolaan dapat mengikuti regulasi yang berlaku.

Baca juga: Cerita Warga Eks Kampung Bayam 2 Kali Datangi JIS Tagih Serah Terima Kunci, tapi Tidak Kunjung Terealisasi

“Tahapan koordinasi yang perlu dilalui ini cukup panjang. Sambil menunggu proses transisi pengelolaan ke Pemprov DKI Jakarta, kami mengupayakan agar warga dapat segera menempati huniannya. , pada Jumat (25/11/2022), nanti kami akan kembali bermusyawarah dengan calon penghuni untuk menginfokan perkembangan akhirnya," kata Syachrial.

Adapun warga Kampung Bayam tergusur dari rumah mereka sejak beberapa waktu lalu akibat pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). 

Pemprov DKI pun membangun Rusunawa Kampung Susun Bayam untuk warga yang tergusur. 

Namun, meski rusunawa itu sudah diresmikan gubernur sebelumnya, Anies Baswedan, pada 12 Oktober 2022, warga hingga kini masih belum mendapatkan unit di sana.