Menyediakan Rumah Murah Untuk Warga Tak Pernah Mudah Bagi Pemangku Kebijakan Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini warga terpapar soal polemik Kampung Susun Bayam yang tak kunjung bisa ditempati oleh warga eks-Kampung Bayam yang tergusur proyek Jakarta Internasional Stadium (JIS).

Persoalan utamanya adalah, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku BUMD pembangun dan operator Kampung Susun Bayam tak kunjung menemukan formulasi tarif sewa yang sesuai dengan kemampuan para calon penghuninya.

Semula Jakpro selaku pembangun dan operator Kampung Susun Bayam mematok harga tarif sewa sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk warga gusuran yang mau menempati rusunawa ini.

Belakangan, Jakpro menurunkan tarif sewa ke kisaran Rp 500.000 - Rp 765.000 per bulan, bergantung dari lokasi unit dan status penghuni.

Baca juga: Saat Jakpro Disebut Tetap Cari Untung dari Korban Gusuran JIS...

Ternyata berdasarkan sejarah, urusan menyediakan rumah murah dan layak huni bagi warga Jakarta telah menjadi beban pikiran para pemimpin daerah sejak era awal kemerdekaan.

Hal tersebut terekam dalam tulisan Historia.id berjudul "Cara Walikota Jakarta Sediakan Rumah Murah" yang ditulis oleh Hendaru Tri Hanggoro, dan dipublikasikan pada 18 April 2018.

Dalam tulisan ini diceritakan, Soewiryo, walikota pertama Jakarta, berhadapan dengan para pemukim liar di sekitar pusat kota.

Para pemukim liar ini tinggal di gubuk-gubuk pengap di atas tanah tak bertuan.

"Gubug-gubug ini lambat laun menjadi bertambah besar sehingga lama-kelamaan menjadi rumah sederhana," kata Soewiryo dalam buku berjudul Karya Jaya: Kenang-Kenangan Lima Kepala Daerah Jakarta, 1945-1966.

Baca juga: Ingin Segera Huni Kampung Susun Bayam, Korban Gusuran: Biar Tenang Cari Uang buat Bayar Sewa

Para penghuni gubuk-gubuk tersebut tak terdaftar dalam catatan kependudukan. Begitu pula dengan tanah yang ditempatinya.

Soewiryo bertekad membereskan keruwetan ini. Ia mengupayakan relokasi pemukim liar dan mendata ulang kepemilikan tanah.

Sayangnya, tentara sekutu keburu datang ke Jakarta dalam tajuk Agresi Militer Belanda I dan II.

Kedatangan Belnda menciptakan dua kepemimpinan di Jakarta. Gerak Soewiryo terbatas, hingga pada Juli 1947 walikota pertama Jakarta ditangkap sehingga program relokasi pun terbengkalai

Giliran orang Belanda mengatur Jakarta, persoalan menyediaakan rumah murah layak hini bagi warga kota terwariskan kepada mereka.

Baca juga: Korban Gusuran Kampung Bayam Minta Pindah ke Rusun, Jakpro: Tak Semudah Itu, BUMD Harus Untung

Padahal selain warga kota, banyak juga pejabat militer Belanda yang mesti disediakan rumah. Akhirnya pembesar Belanda di Jakarta pun kelimpungan.