Saat Deputi Gubernur Bukan Lagi Jadi Jabatan "Parkir" di Tangan Heru Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta semua pihak tidak salah paham terkait pengangkatan Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata belum lama ini.

Pengangkatan ini menjadi polemik lantaran Marullah diangkat menjadi Deputi Gubernur saat belum lama ia diangkat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta.

Menurut Heru, peran deputi gubernur saat ini sangat dibutuhkan untuk menyukseskan Jakarta menjadi tuan rumah sejumlah agenda pada 2023.

Menurut sejumlah pihak, pengaktifan kembali posisi deputi gubernur DKI Jakarta memiliki unsur politis. Aktifnya kembali jabatan ini dinilai untuk memuluskan keinginan pihak tertentu.

Baca juga: Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur DKI, Heru: Jangan Salah Paham, Sederet Agenda Besar Menanti

Dianggap Sebagai Jabatan Parkir

Sekretaris I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menganggap jabatan deputi gubernur DKI Jakarta hanya sebatas jabatan "parkir".

Fraksi PKS menilai selama ini kinerja seorang deputi gubernur tak terlihat atau diam di tempat.

Taufik mengatakan, Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga memiliki deputi gubernur. Namun, kinerja deputi gubernur era pemerintahan Anies pun disebut tidak terdengar.

"Deputi (saat gubernur DKI) sebelumnya (Anies), ada, cuma kan lima tahun ini enggak kedengaran deputi melakukan (tugas)," kata Taufik, Minggu (4/12/2022).

Meski demikian, Taufik menilai, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengangkat Marullah menjadi Deputi Gubernur untuk membantu tugasnya.

"Karena itu (Marullah diangkat) kan untuk bantu dia (Heru). Jadi cari yang visinya sama dengan beliau (Heru), gitu ya," ucap Taufik.

Baca juga: Heru Budi Aktifkan Lagi Jabatan Deputi Gubernur, Fraksi PKS: Pasti Ada Unsur Politis