Saat Pemerintah Pusat, Komnas HAM, dan Giring PSI Turun Tangan Selesaikan Polemik SDN Pondok Cina 1

DEPOK, KOMPAS.com - Polemik relokasi SDN Pondok Cina 1 di Jalan Margonda, Depok agar lahannya bisa digunakan untuk pembangunan masjid agung tak kunjung usai.

Permasalahan tersebut justru mendapat sorotan dari pemerintah pusat seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Adapun perwakilan pemerintah pusat yang terlibat dalam dialog polemik tersebut ialah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPPA, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Wali Kota Depok Bantah Telantarkan Siswa SDN Pondok Cina 1

Perwakilan pemerintah pusat itu telah memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Depok terkait relokasi SDN Pondok Cina 1 agar tak merugikan hak pendidikan para siswa.

Sementara itu, Komnas HAM berencana memanggil Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait polemik relokasi SDN Pondok Cina 1.

Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Putu Elvina mengatakan relokasi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dinilai tak berjalan dengan baik, mulai dari segi aksesibilitas hingga penempatan.

"Komnas HAM akan segera memanggil wali kota dan mungkin juga kami akan sinergi juga dengan gubernur seperti apa rencana ke depannya," kata Putu

Putu mengatakan, ketidaksesuaian relokasi itu nantinya bakal berdampak pada hak pendidikan siswa-siswi SDN Pondok Cina 1.

Baca juga: Wali Kota Depok Segera Dilaporkan Atas Dugaan Penelantaran Siswa SDN Pondok Cina 1

"Ini menimbulkan kekerasan baru sebenarnya oleh sistem, karena penempatan atau relokasi tersebut yang tidak direncanakan dengan baik" ujar Putu.

"Sehingga kami mendorong wali kota, gubernur, untuk mempertimbangkan baik baik rencana ini," sambungnya.

Dikatakan Putu, siswa SDN Pondok Cina 1 merasa kesulitan mendapatkan pelayanan pendidikan sejak polemik ini berlangsung. Padahal, pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin Undang-Undang 1945 maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. 

"Banyak laporan (orangtua murid) yang menjelaskan bahwa beberapa siswa kesulitan mendapatkan layanan pendidikan," kata dia.

Putu mengatakan Pemkot Depok sebaiknya mengkaji ulang guna mencapai persiapan yang matang dalam merelokasi para siwa-siswi SDN Pondok Cina 1.

"Kami tentu berharap agar tidak dilakukan pemisahan atau relokasi ke sekolah sampai dengan adanya persiapan yang matang. Ada tempat yang sesuai, yang kondusif, sehingga anak-anak bisa belajar dengan tenang," imbuhnya.

Baca juga: Imbas Aksi Solidaritas Tolak Relokasi SDN Pondok Cina 1, Lalu Lintas Margonda Raya Tersendat

Adapun Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha juga turut mengunjungi SDN Pondok Cina 1 pada Jumat (9/12/2022). Dalam kunjungannya itu, ia menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah memaksakan kehendak dalam relokasi murid SDN Pondok Cina 1.