Kupu-kupu Malam dan Permasalahan Ketimpangan Pembangunan

Secara alamiah, kelompok masyarakat yang masih berada pada garis pra-sejahtera akan melihat daerah yang telah mapan dalam pembangunan atau kelompok masyarakat sejahtera sebagai sebuah harapan.

Alhasil tanpa didukung oleh pendidikan yang mumpuni dan keterampilan yang dibutuhkan, lonjakan urbanisasi menyebabkan penumpukan angkatan kerja di kota yang berangsur-angsur memengaruhi persebaran prostitusi di kota.

Reorientasi pengendalian prostitusi

Keterbatasan akses bagi masyarakat miskin untuk menjangkau pelayanan kesehatan, pendidikan berkualitas, hunian layak, hingga pekerjaan dengan upah yang sesuai di daerah secara alamiah menyebabkan dorongan urbanisasi masyarakat di Indonesia.

Untuk itu maka serangkaian kebijakan pembangunan perlu dilakukan Pemerintah melalui beberapa instrumen yang sifatnya lintas sektoral.

Meninggalkan PR besar Pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan antar-daerah yang bukan merupakan pekerjaan satu malam, sesungguhnya pengendalian praktik prostitusi yang telah ada di kota-kota besar di Indonesia dapat efektif dilakukan melalui reorientasi penindakan.

Apabila selama ini Pemerintah sibuk dengan upaya represif berupa penegakan sanksi pidana dan sanksi administratif, pada prinsipnya Pemerintah dapat mengoptimalkan upaya preventif seperti refocussing anggaran keuangan untuk penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat pra-sejahtera seperti subsidi pangan, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, hingga penyediaan tempat tinggal atau subsidi pembiayaan rumah tinggal.

Selain itu kerja sama lintas instansi seperti instansi pendidikan, keagamaan, maupun komunitas RT/RW menjadi benteng pertama dalam mencegah bertumbuhnya praktik prostitusi di lingkungan terdekat masyarakat.

Selain pengendalian kemiskinan, pengendalian urbanisasi melalui sejumlah regulasi daerah juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya lonjakan rumah tangga miskin baru di kota.

Sejumlah aturan yang mensyaratkan kepemilikan atas tempat menetap, keberadaan kerabat, atau adanya pekerjaan tetap bagi masyarakat yang hendak menetap di kota besar merupakan alternatif kebijakan yang dapat diambil sebagai upaya pengendalian urbanisasi.