Soal Dugaan Korupsi Bansos DKI, Dinsos Akui Pernah Teken Kontrak dengan Pasar Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lasari akhirnya buka suara terhadap isu liar korupsi dana bantuan sosial (bansos) tahun 2020 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dibeberkan akun twitter @kurawa.

Dalam dugaan kasus korupsi itu, Dinsos DKI Jakarta disebut menunjuk tiga rekanan untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun.

Salah satu rekanan itu adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya. BUMD DKI Jakarta itu mendapat kontrak tertinggi untuk menyalurkan bansos daripada dua rekanan lain yang ditunjuk.

Premi mengaku Dinsos DKI memang pernah bekerja sama dengan Pasar Jaya pada 2020.

Menurut dia, kontrak dengan Pasar Jaya berakhir pada 31 Desember 2020.

"Intinya memang kalau kami sih memang pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya," ungkapnya di Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

"Saya pastikan, kami berkontrak habis 31 Desember 2020," sambung Premi.

Baca juga: Heru Budi Soal Dugaan Korupsi Bansos 2020: Saya Enggak Tahu, Itu Kan Program Lama

Saat disinggung soal timbunan beras bansos di tempat penyimpanan di Pulogadung, Premi mengaku tak tahu.

Ia juga mengaku tak mengetahui apakah beras bansos itu disalurkan oleh Perumda Pasar Jaya atau tidak.

Sebagai informasi, timbunan beras di tempat penyimpanan itu diseret ke dugaan korupsi bansos.

"Kita tunggu saja ya itu barang (timbunan beras) siapa," kata Premi.

"Saya tidak tahu (apakah beras itu disalurkan atau tidak oleh Perumda Pasar Jaya)," lanjutnya.

Baca juga: Soal Timbunan Beras di Gudang yang Diseret ke Dugaan Korupsi Bansos DKI, BP BUMD: Sisa Stok Retail

Di satu sisi, Premi menyebut penyaluran bansos tahun 2020 itu telah diawasi sejumlah pihak seperti Inspektorat DKI Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kesempatan itu, Premi menyinggung bahwa dia telah memberi keterangan kepada KPK.

Namun, Premi tak merinci kapan dia memberi keterangan kepada KPK atau apa keterangan yang diberikan.