Walhi Sebut Tanggul Laut Hanya Diperlukan untuk Situasi "Emergency"

JAKARTA, KOMPAS.com - Tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan tanggul pantai diandalkan pemerintah untuk menahan air laut agar tak melimpas ke daratan di pesisir utara Jakarta.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Suci F Tanjung mengatakan, kedua tanggul tersebut sejatinya hanya diperlukan dalam situasi darurat, terutama saat terjadi penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut.

Suci menyampaikan itu saat menanggapi pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

"Tanggul ini untuk situasi emergency itu diperlukan, tapi kami juga melihat skema yang lebih besar daripada hanya sekadar tanggul," kata Suci saat dihubungi Kompas.com, Jumat (13/1/2023).

Baca juga: Walhi: Setinggi Apa Pun Tanggul Jakarta Dibangun, Tetap Mengikuti Penurunan Muka Tanah

Bila melihat penurunan muka tanah yang makin masif, bahkan mencapai 20 sentimeter per tahun, maka perlu ada langkah konkret lainnya dari pemerintah untuk menghentikan penurunan muka tanah.

Suci menuturkan, pemerintah harus meninjau kembali izin mendirikan bangunan (IMB), khususnya di pesisir Jakarta.

"Apakah masih ada pembangunan yang membuat ekstraksi air tanah? Banyak ahli juga mengatakan bahwa penurunan muka tanah tidak hanya sekadar mengekstraksi air tanah tapi bangunan di atas tanahnya juga," tutur Suci.

Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu didorong untuk mengeluarkan kebijakan yang radikal dengan meninjau semua IMB.

Baca juga: Tanggul Pantai Kalibaru, Pelindung Warga dan Nelayan dari Banjir Rob

Berdasarkan data yang diterima Suci, akan ada ribuan bangunan yang berdiri di Ibu Kota dalam beberapa tahun ke depan. Padahal, tanah di Jakarta dinilai sudah tak mampu lagi menahan bangunan-bangunan tersebut.

"Harusnya di-review apakah memang daya tampung di Jakarta mumpuni untuk bisa menampung bangunan beberapa tahun ke depan, dengan kondisi tanah Jakarta yang sudah sangat serius penurunan muka tanahnya," ucap dia.

Pembatasan pembangunan di Ibu Kota

Pemerintah perlu membatasi pembangunan di Jakarta seiring dengan membenahi tata ruang kota. Terlebih saat ini kenaikan muka air laut mencapai 3 milimeter per tahun, membuat Jakarta makin terancam tenggelam.

"Banjir di Jakarta menurut ahli mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan krisis iklim, tapi tata ruang yang buruk," papar Suci.

Adapun tanggul laut raksasa dan tanggul pantai merupakan proyek Pemprov DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca juga: Wajah Baru Tanggul Pantai Kalibaru, Kini Dilengkapi Fasilitas Olahraga dan Bersantai

Kendati kedua tanggul dapat mencegah air laut ke darat, kata Suci, pemerintah harus mencari strategi lain.

Misalnya, menerapkan konsep bebas zona air tanah. Sebab, penggunaan air tanah secara berlebihan merupakan faktor makin turunnya muka tanah.