Ramai-ramai Dukung Relokasi Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang, tapi...

"Bisa saja ketika dibongkar malah meledak lagi. Ini berbahaya bagi masyarakat di sekitarnya," ujar dia.

Lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tak seharusnya dihuni

Baca juga: Ketua DPRD DKI Sebut Lahan di Sekitar Depo Pertamina Plumpang Tak Seharusnya Dihuni

Sementara itu, Ketua DRPD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut, lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang tak seharusnya ditempati oleh masyarakat.

Sebab, lahan tersebut memang ditujukan sebagai tempat untuk menerima, menyimpan, dan menyalurkan BBM.

"Ya, kan, memang sebetulnya (lahan di sekitar Depo Pertamina Plumpang) bukan di-(tempati) oleh masyarakat," tegasnya ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa.

Warga sekitar Depo Pertamina Plumpang harus direlokasi

Ketimbang memindahkan Depo Pertamina, merelokasi warga sekitar merupakan langkah yang bijak.

Baca juga: Disarankan Relokasi Korban Kebakaran Depo Plumpang ke Wisma Atlet, Heru Budi: Tanya ke Pertamina

Trubus menyarankan supaya pemerintah merekolasi warga yang tinggal dekat Depo Pertamina Plumpang agar zona aman atau buffer zone sejauh 50 meter bisa terpenuhi.

"Tho, masyarakatnya enggak punya ikatan karena mereka membangum rumah di tanah yang bukan kepemilikannya kan," tutur Trubus.

Untuk merelokasi warga, ia pun mengusulkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang lokasinya tak terlalu jauh dari lokasi tinggal mereka sekarang.

Menurut dia, hal ini perlu dilakukan untuk menekan penolakan dari warga Tanah Merah yang tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

"Yang jelas mereka harus direlokasi. Pilihannya hanya itu, karena kita harus berpikir jangka panjang," kata Trubus.

Baca juga: Heru Budi Pertimbangkan Usulan Relokasi Warga Sekitar Depo Pertamina Plumpang ke Wisma Atlet

Trubus berpandangan, relokasi warga Tanah Merah lebih efektif dan efisien ketimbang harus memindahkan depo Pertamina Plumpang ke lahan milik Pelindo.

"Kalau Depo Plumpang dipindah itu cost besar sekali, bikinnya juga lama sekali. Kalau bikin rusun itu lebih cepat, enam bulan selesai, lebih mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Trubus, Nirwono menilai tidak ada alasan bagi warga untuk menolak rencana pemerintah membangun zona aman (buffer zone) antara permukiman dengan Depo Pertamina Plumpang.

"Jika pertimbangan utamanya adalah depo itu sangat penting untuk distribusi BBM nasional dan demi keamanan dan keselamatan warga yang tidak boleh ditawar, karena ini menyangkut nyawa, harusnya tidak ada alasan penolakan untuk penataan ulang kawasan," tutur Nirwono.

Warga ogah direlokasi ke rusun

Terkait usulan relokasi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang ke rumah susun (rusun), salah satu warga Kampung Tanah Merah, Juminten (50), menolaknya.

Baca juga: Tolak Direlokasi ke Rusun, Warga Tanah Merah: Percuma 3 Bulan Doang Gratis, ke Depannya Bayar