"Kami akan monitor terus. Terkait hasil laboratorium kami, ada kepala uji laboratorium kami, dan ada tim katak kami yang senantiasa menelusuri aliran di Kali Bekasi," imbuh dia.
Baca juga: Kali Bekasi Tercemar Limbah Pabrik, Pasokan Air Bersih Kini Terganggu
Sementara itu, Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas (KP2C), Puarman, meminta pemerintah pusat turut menangani permasalahan air di kali Bekasi yang tercemar limbah.
Sebab, tercemarnya air di kali Bekasi bukan sekali dua kali terjadi
"Jangan diserahkan ke wilayah lagi. Kehadiran pemerintah pusat juga harus turun. Kementerian LHK juga mesti, karena ini sudah lintas wilayah dan sudah merugikan masyarakat," kata Puarman, Senin.
Kehadiran pemerintah pusat diperlukan, mengingat pencemaran limbah itu membuat warga di beberapa wilayah tidak bisa mendapatkan hak air bersih.
"Bukan ratusan lagi yang dirugikan, sudah puluhan ribu masyarakat yang dirugikan. Dari baunya, masyarakat tidak bisa menggunakan air kali yang dipergunakan untuk PDAM dan lainnya," jelas Puarman.
Baca juga: Pemilahan Sampah Organik Dinilai Bisa Jadi Solusi Persoalan Limbah di Depok
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat diminta lebih tegas dalam menyelesaikan masalah pencemaran limbah.
Pemerhati lingkungan itu ingin Pemprov Jawa Barat tidak melulu terpaku pada pengawasan pabrik-pabrik, tetapi minim penindakan.
"Yang seharusnya sudah dilakukan penindakan. Kalau satu atau dua tahun dikasih toleransi, oke lah. Tapi itu sekarang sudah diabaikan," ucap Puarman.
"Karena sudah cukup pembinaan, pengawasan. Saya sudah bosan dengarnya. Penindakan yang penting. Penindakan yang tegas," sambung dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.