Langkah Heru Budi Paksa 300 Pemilik Gedung Jakarta Tangani Polusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah merumuskan kebijakan sebagai penanganan polusi udara di Ibu Kota.

Berdasarkan aplikasi penyedia peta polusi daring IQAir, udara di Jakarta umumnya masuk dalam katagori tidak sehat sejak beberapa waktu terakhir.

Hal itu terlihat dari US Air Quality Index (AQI US) atau indeks kualitas udara dan konsentrasi polutan tertinggi di Ibu Kota.

Rumusan kebijakan Heru dalam menangani polusi udara mulai dari membatasi mobilitas pekerja khususnya aparatur sipil negara hingga penyiraman jalan.

Penyiraman jalan dari atap gedung

Pada Senin (28/8/2023) pagi, Heru bertemu dengan beberapa kepala daerah wilayah kota penyangga Ibu Kota guna membahas penanganan polusi.

Pertemuan kepala daerah dari Bogor, Depok, Tangerang Raya dan Bekasi itu dilakukan di salah satu hotel kawasan Jakarta Pusat.

Heru menyampaikan, kebijakan baru bakal diterapkan setelah pertemuan. Salah satunya, melakukan penyiraman jalan secara massal dari atap gedung di Ibu Kota.

"Gedung-gedung tinggi yang ada di Pemda DKI ini bersama-sama melakukan istilahnya mass water, kira-kira begitu ya," ujar Heru.

Baca juga: Heru Budi Perintahkan Pemilik Gedung di Jakarta Siram Jalan dari Atap

Heru mengatakan, penyiraman massal itu akan dilakukan dari atap gedung swasta, gedung di bawah Pemprov DKI dan pemerintah pusat, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencana soal penyiraman massal dari atap gedung itu sebelumnya juga telah dibahas dengan beberapa kementerian terkait.

"Tadi saya juga sudah bertemu dalam rangka peresmian LRT, para menteri kita bersama-sama (akan melakukan). Pertama bangunan milik Pemda DKI, para Wali Kota kemarin saya sudah perintahkan bangunan Pemda, begitu juga bangunan BUMN dan BUMD," ucap Heru.

Terkait mekanisme penyiraman nantinya, Heru mengatakan akan disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

"Tinggal nanti pak Asep di sini sampaikan konsepnya itu panduan harus ada sehingga nanti ketika kita kumpulkan pemilik gedung tinggi itu sudah ada," kata Heru.

300 gedung