Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Runutan Masalah Alih Fungsi Lahan SMAN 10 Depok yang Akan Dibangun Kantor Lurah Curug

Kompas.com - 14/11/2023, 14:09 WIB
Wasti Samaria Simangunsong ,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi


DEPOK, KOMPAS.com - Sebagian lahan SMAN 10 Depok diduga akan digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk pembangunan kantor Kelurahan Curug, Bojongsari, Depok.

Pihak sekolah pun memprotes hal itu karena dianggap menyeleweng dari isi surat keputusan wali kota pada 2013 lalu.

Pada 2013, Pemkot Depok mendapatkan fasilitas umum dari perusahaan swasta, yakni PT Graha berupa lahan seluas 10.000 meter persegi.

Surat keputusan Wali Kota Depok pun dikeluarkan dengan Nomor 593/335/KPTS/DPKKA/Huk/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang penetapan status penggunaan lahan tanah milik Pemkot Depok dari perumahan Graha Candi Sawangan.

Baca juga: Siswa SMAN 10 Terancam Kehilangan Sebagian Lahannya

Perinciannya, 9.000 meter persegi kepada Dinas Pendidikan Kota Depok untuk pembangunan SMAN 10 Kota Depok, dan 1.000 meter persegi untuk pembangunan UPT pendidikan TK dan SD kecamatan Bojongsari.

Lalu, berdasarkan surat keputusan Wali Kota Depok Nomor 425/117/KPTS/Disdik/Huk/2014 tanggal 7 April 2014 ditetapkan, pendirian SMAN 10 Depok dengan pembiayaan dibebankan pada APBN/APBD, APBS, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendirian sekolah diawali dengan membangun 10 ruang kelas dan toiletnya.

Lalu, pada 2014 Pemkot Depok bekerja sama dengan Mitsubishi melakukan penanaman 1.000 pohon di area Arboretum, yang dikelola oleh DLHK Kota Depok.

"1.700 meter di antaranya lahan arboretum yang dikelola langsung oleh DLHK," kata Humas SMAN 10 Depok, Rohma saat ditemui Kompas.com di lokasi, Senin (13/11/2023).

Kemudian di 2015, SMAN 10 Depok mendapat bantuan pembangunan pagar yang mengelilingi sekolah dan portal (bagian depan), bersumber dari APBD Kota Depok.

Lalu, akhir 2016 pihak sekolah melaporkan aset SMAN 10 Depok ke DPPKA (Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Aset) Kota Depok, sebelum alih kelola ke Provinsi Jawa Barat.

Pada 2017, sekolah memenuhi undangan dari BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) ke Ciloto, untuk melaporkan aset, termasuk lahan SMAN 10 Depok.

"Yang mana saat itu belum ada kejelasan terkait luas lahan yang dihibahkan Kota Depok ke Provinsi Jawa Barat karena belum ada sertifikat lahan tersebut dari Perumahan Graha Candi Sawangan," kata Rohma.

Selanjutnya, pada 2018 Pemkot Depok membangun saluran air tanpa memberikan surat pemberitahuan kepada pihak sekolah.

Baca juga: Orangtua Murid Protes Lahan SMAN 10 Depok Mau Dialihfungsi Jadi Kantor Lurah

Tak lama setelah itu, DPPKA Kota Depok mendatangi SMAN 10 Depok untuk memasang plang kepemilikan tanah di area antara parkir dan kantin. Lalu ada informasi akan dibangunnya Koramil di lahan tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com