Bawaslu Jakpus Tak Masalah Dilaporkan ke DKPP Buntut Putuskan Gibran Langgar Aturan CFD

Sebab, Bawaslu Jakarta Pusat dalam putusannya menyatakan bahwa kegiatan itu melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

"Anehnya lagi, (masalah) ini sudah dinyatakan Bawaslu RI (tidak ada pelanggaran), akan tetapi kasus yang masalah CFD ini diproses oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Sebenarnya ini mereka menghormati Bawaslu RI atau tidak?" ujar Pitra.

Lebih lanjut, dia mengatakan, pengenaan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 dalam kasus bagi-bagi susu tidak sesuai konteks dan tidak ada korelasinya.

Pasalnya, produk hukum tersebut dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti jajaran di bawahnya.

Sementara itu, Bawaslu merupakan lembaga negara yang independen atau tidak berada di bawah kewenangan Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau memang (produk hukum itu) dikeluarkan gubernur, pertanyaan saya apakah Bawaslu ini di bawah Gubernur DKI Jakarta? Pelaksana (aturannya) siapa? Satpol PP gitu lho. Kalau memang ada yang menyalahi, silakan satpol PP yang menindak. Kan itu Pergubnya, kok dia nyerempet arahnya ke sana," kata Pitra.

Sebagai informasi, keputusan Bawaslu Jakarta Pusat yang menyatakan Gibran melanggar aturan adalah hasil kajian dalam rapat bersama Bawaslu DKI pada Rabu, 3 Januari 2024 malam.

“Bawaslu Jakarta Pusat merekomendasikan temuan adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah car free day Jakarta Pusat sebagai pelanggaran hukum lainnya,” kata Sonny Pangkey dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).