PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok Imam Budi Hartono menanggapi pendapat salah satu partai politik yang menyebutkan adanya kejenuhan dari masyarakat atas kepemimpinan PKS di Depok.

"Bagaimana landasan ilmiahnya? Landasan ilmiah kan ada dengan survei," kata Imam kepada Kompas.com, Rabu (24/4/2024).

Imam yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok mengungkapkan, berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan warga Depok terhadap pemerintah mencapai 96 persen.

Baca juga: Bakal Diusung Jadi Cawalkot Depok, Imam Budi Hartono Harap PKS Bisa Menang Kelima Kalinya

"Survei mengatakan, tingkat kepuasan warga Depok terhadap Pemerintah Kota Depok, yang kebetulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota-nya berasal dari PKS itu, tingkat kepuasannya 96 persen," ujar Imam.

"Kalau ada omongan dari satu dua orang atau kelompok ya sah, tapi tidak mewakili semua warga Depok," tutur Imam.

Sebelumnya, Imam atau sapaan akrabnya IBH sudah resmi maju mewakili PKS Depok sebagai bakal calon wali kota (Cawalkot) Depok untuk Pilkada 2024.

Saat ini, Imam masih dalam proses mencari calon wakil wali kota (Cawawalkot) yang akan mendampinginya.

Baca juga: Cari Calon Wakil Wali Kota, Imam Budi Hartono Sebut Sudah Kantongi 6 Nama

"Sudah ada beberapa yang melamar, tapi nanti waktunya siapa jodohnya, akan disampaikan," ungkap Imam.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Depok Tanidi mengungkapkan, warga Depok sudah jenuh kepemimpinan PKS.

Diketahui, PKS konsisten menempati posisi puncak pemerintahan Kota Depok selama belasan tahun sejak 2006.

"Kalau kita lihat dari keinginan masyarakat secara umum, mereka memang ingin ganti rezim karena ada kejenuhan," ucap Tanidi kepada Kompas.com, Senin (22/4/2024).

Tanidi menilai, pemerintahan Depok yang dipegang PKS selama ini dianggap tidak membawa banyak perubahan.

Menurutnya, Depok butuh budaya politik layaknya pemerintah tingkat nasional yang menunjuklan variasi dominasi partai politik.

"Kayak di tingkat nasional, saat suatu partai dirasa terlalu mendominasi, di periode selanjutnya pasti ada perubahan," terang Tanidi.

"Jika dinamika seperti itu terjadi di Depok, mungkin ada perubahan. Tapi kalau selalu sama saja, ide untuk mengubah Depok juga tidak ada," tambahnya.