Menelusuri Kampung Kumuh dan Kemiskinan Ekstrem Dekat Istana Negara...

Agus mempunyai dua anak yang salah satunya sudah menikah. Si bungsu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lampung. Dia tinggal bersama kakaknya. Sementara, istri Agus beberapa tahun lalu menghadap Sang Pencipta.

Dari pekerjaannya sebagai petugas keamanan ini, Agus menerima pendapatan Rp 500.000 per bulan.

"(Pekerjaan sampingan) paling kalau ada yang suruh jadi kuli bangunan. Itu selama satu hari atau dua hari, dapat Rp 200.000," ungkap Agus.

Baca juga: Mahfud Setuju Koruptor Dihukum Mati

Kalau sedang beruntung, Agus bisa mendapatkan satu juta per bulan. Tetapi, momen itu sangat jarang.

"(Rp 500.000 saya gunakan) untuk transfer anak di Lampung. Kalau lagi dapat Rp 1 juta, saya kirim Rp 500.000. Kalau dapat uang dari (menjadi petugas) keamanan doang, saya kirim ke keluarga Rp 300.000 atau Rp 400.000. Saya pegang Rp 100.000," ungkap Agus.

Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang yang memiliki standar pendapatan sebesar 351.957,4 per bulan masuk ke dalam kategori miskin ekstrem. Per Maret 2023 sendiri, tercatat 1,12 persen penduduk Indonesia masuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

Agus melanjutkan, uang seadanya itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi, terkadang belum satu bulan juga sudah habis.

Untuk bertahan hidup, Agus mengandalkan uang dari pemberian orang lain atau memanfaatkan peluang yang ada di depan mata.

"Ya dari orang-orang saja, ada yang suruh ini, kadang dari Pak RW. Barang Rp 10.000, Rp 20.000, atau Rp 30.000 kan lumayan. Alhamdulillah," tutur Agus.

Sebelum petugas keamanan selama tiga tahun terakhir ini, Agus bekerja sebagai penjual barang rongsokan.

"Berhubung istri saya sudah meninggal, saya sudah enggak dagang lagi. Istri saya kan sudah meninggal, jadi tinggal anak, di sana, di Lampung," kata Agus.

Meski pendapatan seadanya, Agus mengaku tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

Baca juga: Jokowi Izinkan Warga Miskin Ekstrem Terima Bansos Lebih dari Satu Kali

Sebanyak empat kali dia mengajukan sebagai warga kurang mampu ke pemangku wilayah. Namun, nama tidak pernah keluar sebagai penerima.

"Enggak, enggak keluar nama. Makanya saya bingung, saya urus administrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah empat kali. Tiga ke Kelurahan, satu ke Wali Kota," ujar Agus.

"Bikin tuh saya, saya tunggu, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, enggak pernah keluar. Kok yang lain bisa dapat?" kata Agus melanjutkan.

Saat ditanya apakah dia mau mengurus administrasi lagi, Agus enggan. Dia sudah lelah dengan pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

"Urus kayak gitu kan butuh perangko yang enggak cukup satu. Uangnya lumayan, saya saja satu bulan pegang Rp 100.000. Lama-lama habis uang saya," pungkas Agus.