DPRD Pertanyakan Kebijakan "E-budgeting" Jokowi-Basuki

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih baik melakukan pengawasan anggaran secara reguler melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut terkait upaya Pemprov DKI Jakarta untuk "mengunci" anggaran dengan sistem e-budgeting.

"Kalau mereka (eksekutif) yang mengusulkan, masak mereka juga yang mengawasi," kata pria yang akrab disapa Sani itu, Minggu (26/1/2014) di Jakarta.

Menurut Sani, pengawasan melalui BPK lebih transparan apabila dibandingkan dengan pengawasan oleh Pemprov DKI. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta harus dapat menjamin pengawasan tersebut transparan. "Lebih baik BPK, mereka kan auditor resmi," kata Sani.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja mengatakan akan menjalankan sistem e-budgeting untuk mengantisipasi penyalahgunaan anggaran. Melalui sistem tersebut, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo beserta Basuki dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Daerah (BPKD) memiliki wewenang untuk mengunci anggaran dan dana hibah yang mencurigakan.

"Kalau kita lock duluan sebelum APBD diketok (disahkan), mereka (DPRD) nggak akan ketok-ketok. Jadi, biarin saja diketok dulu, nanti baru yang mencurigakan kita lock, pasti ada yang ribut-ribut," kata Basuki, Jumat (24/1/2014).

Basuki mengakui bahwa banyak program tidak penting yang merupakan hasil kerja sama legislatif dan eksekutif. Ia mengancam akan mencopot kepala dinas dan kepala suku dinas yang kerap bermain mata dengan DPRD DKI. Namun, penggantian para eksekutif itu menunggu pengesahan APBD oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selesai terlebih dahulu. Setelah dikoreksi oleh Mendagri, akan diketahui program-program mana saja yang "aneh" dengan pagu anggaran yang fantastis.

Basuki juga meminta masyarakat untuk berperan memantau APBD. Jika masyarakat melihat ada nilai anggaran yang tidak wajar, maka warga bisa langsung melapor.