Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/01/2015, 09:20 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perombakan pejabat yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dianggap memunculkan budaya baru di lingkungan birokrasi di DKI Jakarta. Budaya baru itu yakni para pejabat yang memimpin satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tak lagi harus sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Anggota DPRD DKI Prabowo Soedirman, menilai memang sudah seharusnya pimpinan SKPD tak harus berpatokan pada latar belakang pendidikan orang yang menjabat. Dengan demikian, kata dia, rotasi pejabat akan bisa dilakukan sesering mungkin. [Baca: Kata M Taufik Soal Kebijakan Ahok Evaluasi Pejabat Per Tiga Bulan Sekali]

"Kepala Dinas itu kan decision maker, jadi tidak perlu bidang yang sama. Mereka harus bisa mempelajari seluruh bidang," ucap Prabowo, di Gedung DPRD DKI, Jumat (2/1/2015).

Bagi Prabowo, latar belakang pendidikan seseorang tidak terlalu memegang peranan penting dalam menyukseskan kepemimpinannya di suatu instansi. Karena hal yang paling penting adalah orang tersebut harus memiliki kemampuan manajerial yang baik.

"Kepala dinas itu hanya butuh kemampuan manajerial, yang tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa," ucap mantan Dirut PD Pasar Jaya itu.

Sebagai informasi, Ahok baru saja merombak jabatan di lingkungan Pemprov DKI, baik di tingkat eselon II, III, dan IV. Perombakan ditandai dengan pelantikan massal 4.800 pejabat di Lapangan Monas pada Jumat pagi kemarin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemulung yang Tewas di Gubuk Lenteng Agung Menderita Penyakit Gatal Menahun

Pemulung yang Tewas di Gubuk Lenteng Agung Menderita Penyakit Gatal Menahun

Megapolitan
Polisi Ungkap Percakapan soal Hubungan Terlarang Pelaku dan Perempuan Dalam Koper Sebelum Pembunuhan

Polisi Ungkap Percakapan soal Hubungan Terlarang Pelaku dan Perempuan Dalam Koper Sebelum Pembunuhan

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Kembali ke Kantor Usai Buang Jasad Korban

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Kembali ke Kantor Usai Buang Jasad Korban

Megapolitan
Pemkot Depok Akan Bebaskan Lahan Terdampak Banjir di Cipayung

Pemkot Depok Akan Bebaskan Lahan Terdampak Banjir di Cipayung

Megapolitan
Polisi Buru Maling Kotak Amal Mushala Al-Hidayah di Sunter Jakarta Utara

Polisi Buru Maling Kotak Amal Mushala Al-Hidayah di Sunter Jakarta Utara

Megapolitan
Remaja yang Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan Meninggal Dunia

Remaja yang Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan Meninggal Dunia

Megapolitan
Polisi Selidiki Pelaku Tawuran yang Diduga Bawa Senjata Api di Kampung Bahari

Polisi Selidiki Pelaku Tawuran yang Diduga Bawa Senjata Api di Kampung Bahari

Megapolitan
'Update' Kasus DBD di Tamansari, 60 Persen Korbannya Anak Usia SD hingga SMP

"Update" Kasus DBD di Tamansari, 60 Persen Korbannya Anak Usia SD hingga SMP

Megapolitan
Bunuh dan Buang Mayat Dalam Koper, Ahmad Arif Tersinggung Ucapan Korban yang Minta Dinikahi

Bunuh dan Buang Mayat Dalam Koper, Ahmad Arif Tersinggung Ucapan Korban yang Minta Dinikahi

Megapolitan
Pria yang Meninggal di Gubuk Wilayah Lenteng Agung adalah Pemulung

Pria yang Meninggal di Gubuk Wilayah Lenteng Agung adalah Pemulung

Megapolitan
Mayat Pria Ditemukan di Gubuk Wilayah Lenteng Agung, Diduga Meninggal karena Sakit

Mayat Pria Ditemukan di Gubuk Wilayah Lenteng Agung, Diduga Meninggal karena Sakit

Megapolitan
Tawuran Warga Pecah di Kampung Bahari, Polisi Periksa Penggunaan Pistol dan Sajam

Tawuran Warga Pecah di Kampung Bahari, Polisi Periksa Penggunaan Pistol dan Sajam

Megapolitan
Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin 'Jogging Track'

Solusi Heru Budi Hilangkan Prostitusi di RTH Tubagus Angke: Bikin "Jogging Track"

Megapolitan
Buka Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Pilkada 2024

Buka Pendaftaran, KPU DKI Jakarta Butuh 801 Petugas PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPS untuk Pilkada 2024

KPU DKI Jakarta Buka Pendaftaran Anggota PPS untuk Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com