Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Masa Kamu Mau Drama Kampung Pulo Terus Terulang?

Kompas.com - 05/08/2015, 08:27 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan warga Kampung Pulo tidak bisa menunjukkan sertifikat lahan kepemilikan mereka. Padahal, lanjut dia, warga Kampung Pulo sepakat dengan penawarannya.

Adapun penawaran Basuki adalah DKI membeli lahan milik warga Kampung Pulo, 1,5 kali luas tanah dan dijadikan rumah susun (rusun). Warga Kampung Pulo bisa memiliki beberapa unit rusun di sana dan disewakan ke pihak ketiga. Namun dengan syarat, lahan yang dijual ke DKI dilengkapi dengan sertifikat kepemilikan lahan. 

"Kami lihat dan temukan ada warga yang bilang punya surat. Namun surat jual beli, tahu enggak apa? Surat jual beli membeli bangunan di atas lahan negara. Saya bilang sama ormas Ciliwung Merdeka, kalau begini, berarti memperkokoh pernyataan kalau tanah ini (Kampung Pulo) milik kami," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (4/8/2015). 

Basuki menemukan 527 bidang tanah di Kampung Pulo tidak bersertifikat. Sehingga, ia akan tetap menggusur tanah tersebut untuk menormalisasi Kali Ciliwung. Selain itu, Basuki menegaskan, tidak akan memberi uang kerahiman kepada warga Kampung Pulo.

Menurut Basuki, ada peraturan yang menyebutkan, uang kerahiman tidak dapat diberikan sebelum pemerintah membebaskan lahan hingga 70 persen.

Warga Kampung Pulo ini akan dipindahkan ke Rusunawa Jatinegara Barat, yang terletak di dalam kompleks Suku Dinas Teknis Jakarta Timur.

"Beberapa (warga) sudah mau (direlokasi ke rusun). Beberapa warga enggak mau (direlokasi) dan berharap dapat uang kerahiman. Saya bilang, saya enggak mau lagi kasih uang kerahiman, mau tidak mau anda saya gusur," kata Basuki. 

Meski demikian, Basuki mengaku penawarannya kepada warga Kampung Pulo masih berlaku. Jika memang ada warga yang bisa membuktikan bahwa mereka memiliki sertifikat lahan kepemilikan.

Menurut Basuki, penawaran ini adalah penawaran terbaik kepada warga Kampung Pulo. Mengingat normalisasi kali Ciliwung harus terus dilakukan agar kawasan tersebut tidak selalu terendam banjir.

"Kalau ada warga yang mau kerja sama dengan saya, ya sesuai penawaran yang tadi. Jika kamu punya lahan sertifikat 100 meter kan dikali tuh 1,5 jadinya 150 meter, jika satu unit rusun ukuran 30 meter maka kamu punya 5 unit rusun dengan sertifikat milik nama kamu semua."

"Ya sudahlah, masa kamu mau setiap tahun drama Kampung Pulo terus terulang," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

[POPULER JABODETABEK] Peran 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP | 4 Tersangka Kasus Tewasnya Taruna STIP Terancam 15 Tahun Penjara

Megapolitan
Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Polisi Periksa 43 Saksi Kasus Tewasnya Taruna STIP di Tangan Senior

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com