Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Fungsi Timsus Komnas HAM untuk Tata Kota Jakarta

Kompas.com - 26/08/2015, 09:16 WIB
Aldo Fenalosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas HAM ingin membentuk tim khusus karena ingin memastikan penataan tata kota oleh pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta tidak merugikan hak asasi warga yang terkena gusuran.

Muhamad Nurkhoiron, salah satu komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menyebut, ada dua tugas utama tim khusus yang akan dibentuk menyikapi tata kota Jakarta.

"Tim khusus itu akan mengerjakan dua hal, yang pertama membantu memaksimalkan biro pengaduan yang ada di Komnas HAM. Pengaduan ini nanti akan dibantu oleh beberapa pendamping dari LBH atau LSM untuk menjadi jembatan bagi warga yang ingin mengadu ke Komnas HAM," kata Khoiron kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Menurut Khoiron, ada sekitar 1 juta warga Jakarta yang berpotensi terkena gusuran untuk penataan kota dan penanggulangan banjir. Dengan jumlah warga yang banyak itu, Komnas HAM pun ingin lebih fokus mencermati hak-hak warga.

"Dengan adanya tim khusus, warga yang mengadu lebih mudah dilayani dan dikoordinasikan. LSM dan lembaga bantuan hukum juga kita gandeng. Itu kami sebut sebagai posko bersama, di mana memperkuat pengaduan di Komnas HAM untuk koordinasi," ujar Khoiron.

Setelah mewadahi pengaduan khusus untuk warga yang terkena gusuran penataan kota, tim khusus ini juga akan mencermati ranah kebijakan Pemprov DKI Jakarta mengenai tata kota.

Dengan begitu, tim khusus itu nantinya bisa memberi rekomendasi pada pemerintah pusat maupun Pemprov DKI bila ada hal yang kurang atau diluar koridor HAM terjadi dalam penataan kota.

"Yang kedua, fungsinya melihat tata kelola, melihat seluruh rencana kebijakan yang dibuat Pemprov DKI terkait tata kota mengatasi banjir. Rencananya seperti apa, daerahnya yang akan digusur itu berapa titik dan berapa orang, rehabilitasi dan ganti ruginya seperti apa, komunikasinya seperti apa, melibatkan masyarakatnya seperti apa," kata dia lagi.

Lebih lanjut, rencana pembentukan tim khusus pada September nanti oleh Komnas HAM bukan bertujuan untuk menentang kebijakan tata kota Jakarta. Khoiron menuturkan, Komnas HAM mendukung program pemerintah untuk normalisasi daerah banjir. Hanya saja, proses relokasi warga untuk normalisasi daerah banjir dikhawatirkan menimbulkan pergesekan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rayakan 'May Day', Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

Rayakan "May Day", Puluhan Ribu Buruh Bakal Aksi di Patung Kuda lalu ke Senayan

Megapolitan
Pakar Ungkap 'Suicide Rate' Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

Pakar Ungkap "Suicide Rate" Anggota Polri Lebih Tinggi dari Warga Sipil

Megapolitan
Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi 'May Day'

Kapolda Metro Larang Anggotanya Bawa Senjata Api Saat Amankan Aksi "May Day"

Megapolitan
3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

3.454 Personel Gabungan Amankan Aksi “May Day” di Jakarta Hari Ini

Megapolitan
Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Ada Aksi “May Day”, Polisi Imbau Masyarakat Hindari Sekitar GBK dan Patung Kuda

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Rabu 1 Mei 2024 dan Besok: Tengah Malam ini Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

[POPULER JABODETABEK] Spanduk Protes “Jalan Ini Sudah Mati” di Cipayung Depok | Polisi Temukan Tisu “Magic” di Tas Hitam Diduga Milik Brigadir RAT

Megapolitan
Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDI-P

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDI-P

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com