Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti ICW: DPRD DKI Mau Wisata ke Lombok atau Studi Banding?

Kompas.com - 09/09/2015, 18:45 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Studi banding yang dilakukan Komisi C dan D DPRD DKI Jakarta ke Nusa Tenggara Barat dan Bali dinilai tidak tepat sasaran. Sebab, penerapan program di daerah-daerah yang mereka kunjungi dianggap tidak lebih baik dari yang dilaksanakan di Jakarta.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilai, kunjungan kerja yang dilakukan ke NTB dan Bali lebih bernuansa liburan ketimbang bekerja. [Baca: Ini Anggaran untuk Anggota DPRD DKI yang Lakukan Studi Banding]

Ia kemudian mencontohkan kunjungan Komisi C ke NTB yang bertujuan untuk membahas mengenai pengelolaan keuangan daerah dan sistem pajak daerah.

"Enggak terbalik itu? Sistem pungutan daerah melalui pajak di Jakarta kan lebih baik. Jadi, mereka di sana mau wisata di Lombok atau mau studi? Kalau mau studi seharusnya orang NTB-nya yang lebih baik ke sini," kata Donal saat dihubungi, Rabu (9/9/2015).

Selain itu, Donal juga menyoroti kunjungan Komisi D ke Bali. Dalam agendanya, salah satu agenda kunjungan DPRD di Pulau Dewata adalah menyambangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar. [Baca: Selain Bali, Anggota DPRD DKI Juga Kunjungan Kerja ke Sulsel dan NTB]

Namun, tidak dijelaskan mengenai maksud DPRD mendatangi kantor instansi tersebut. "PU di DKI kan lebih maju. Saya rasa kunjungan mereka ke sana enggak nyambung," ujar dia. [Baca: Studi Banding DPRD DKI ke Bali terkait dengan Reklamasi Teluk Benoa]

Sebagai informasi, saat ini tercatat ada empat komisi di DPRD DKI yang sedang melakukan studi banding ke empat daerah berbeda selama tiga hari ke depan.

Selain Komisi C dan D, dua komisi lainnya adalah Komisi A yang melakukan kunjungan ke Sulawesi Selatan terkait peningkatan pelayanan masyarakat dan ketertiban umum.

Selain itu, ada pula Komisi B yang melakukan kunjungan kerja ke Kota Bogor dengan tujuan kunjungan ke Dinas Peternakan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan di Kota Bogor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com