Disparbud DKI: Diskotek Mampu Dongkrak Pemasukan Devisa

"Jakarta ini kan kota metropolitan, banyak orang asing. Kami sekarang ini, (pesan) dari Presiden Jokowi, devisa harus menjadi nomor satu dari sektor pariwisata. Dalam kondisi ekonomi terpuruk, pariwisata kita harus bergerak cepat," kata Purba saat dihubungi, Senin (5/10/2015). 

Karena itu, ia berharap, rencana DPRD menerbitkan peraturan pembatasan jam operasional diskotik dikaji ulang. Sebab, Purba menilai, penerapan peraturan tersebut berpotensi mengguncang sektor pariwisata, khususnya di Jakarta.

Padahal, di sisi lain, kata dia, Presiden telah menginstruksikan agar pemerintah daerah menggenjot sektor pariwisata masing-masing. Tujuannya agar sektor pariwisata dalam lima tahun ke depan bisa menjadi sektor unggulan dalam memberikan pemasukan bagi negara.

"Pemerintah pusat sudah memberikan bebas visa kunjungan untuk 75 negara. Tujuannnya agar sektor pariwisata bangkit, dan lima tahun lagi bisa menjadi nomor satu, mengalahkan minyak bumi dan gas," ujar Purba.

Seperti diberitakan, Ketua Balegda DPRD DKI Mohamad Taufik mengatakan, pihaknya sudah menentukan batas jam operasional diskotek di Jakarta, yakni hanya sampai pukul 24.00. [Baca: DPRD DKI Pastikan Jam Operasional Diskotek sampai Pukul 24.00 WIB]

Hal tersebut akan dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kepariwisataan yang rencananya akan disahkan dalam pekan ini.

Menurut Taufik, tujuan pembatasan jam operasional diskotek adalah mencegah peredaran narkoba. Selama ini, diskotek-diskotek di Jakarta diketahui diperbolehkan beroperasi sampai pukul 02.00.

Taufik mengatakan, sudah tidak ada tawar-menawar lagi dalam pembatasan jam operasional tersebut. Setelah raperda ini disahkan, Gubernur DKI, Polda Metro Jaya, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pangdam Jaya harus segera berkoordinasi untuk menyosialisasikan aturan baru tersebut.