37.602 Keluarga Buang Air Sembarangan

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 37.602 keluarga di DKI Jakarta, berdasarkan data pemantauan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM, masih membuang air besar sembarangan. Ketiadaan akses ke jamban, faktor ekonomi, dan perilaku menjadi pemicu.

Hal itu terungkap dalam lokakarya sanitasi urban di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/11). Lokakarya merekomendasikan perlunya gerakan bersama untuk memperbaiki hal ini.

Berdasarkan hasil survei Wahana Visi Indonesia (WVI) pada proyek "Clean Jakarta" terhadap 420 responden ibu dan anak balita di Semper Barat dan Penjaringan, Jakarta Utara, Oktober- November 2013, akses penduduk terhadap jamban pribadi masih rendah.

Hal itu karena mayoritas responden adalah pengontrak rumah atau kamar petak yang tidak memiliki jamban.

Akses warga adalah toilet umum yang disediakan pemilik kontrakan atau perorangan. Setiap pengguna diwajibkan membayar Rp 1.000-Rp 1.500 atau rata-rata Rp 250.000 per bulan. Selain itu, sebagian besar tangki septik di antaranya tak standar.

Ketua Yayasan WVI Agnes Wulandari, pada kesempatan itu, menyatakan, proyek yang digelar WVI di empat rukun warga di Jakarta Utara, selama 2,5 tahun sejak April 2013, menunjukkan, perilaku warga berubah dengan pendekatan STBM.

Persentase angka diare pada anak balita di Penjaringan, misalnya, turun dari 16 persen menjadi 6 persen.

Wahanudin, Ketua Program Percepatan Sanitasi Permukiman Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menambahkan, sekitar 59 persen pengolahan air limbah domestik di Jakarta tidak aman.

Hal itu, misalnya, karena dibuang langsung ke got, sungai, atau tangki septik tidak standar. Total kerugian akibat sanitasi yang buruk di Jakarta diperkirakan Rp 16 triliun per tahun atau Rp 1,7 juta per orang per tahun.

Namun, kondisi Jakarta relatif lebih baik ketimbang provinsi lain.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpendapat, faktor jumlah dan kepadatan penduduk menjadi persoalan dasar Jakarta.

Dengan jumlah penduduk 10,1 juta jiwa pada malam hari dan 13,5 juta jiwa pada siang hari, Pemerintah Provinsi DKI menghadapi tantangan besar dalam penyediaan ruang tinggal, air, pangan, dan energi.

Namun, Djarot optimistis Pemprov DKI dapat menyelesaikan persoalan terkait sanitasi, permukiman kumuh, dan air bersih.

Problem permukiman diselesaikan dengan membangun dan melipatgandakan jumlah rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (MKN)

---

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Kamis, 26 November 2015, dengan judul "37.602 Keluarga Buang Air Sembarangan".