Pemprov DKI Tegaskan Surat Bermeterai 27 PHL Jatinegara Bukan Kontrak

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Ali Maulana mengakui pekerja harian lepas (PHL) diminta menandatangani sebuah surat bermeterai. Dalam surat tersebut tertulis nominal gaji yang akan mereka terima jika lolos seleksi periode kerja berikutnya.

"Kan mereka mau kontrak nih mau kerja, masa enggak tahu gajinya. Jadi, itu pemberitahuan kesanggupan gaji untuk mereka adalah sekian," ujar Ali kepada Kompas.com, Selasa (24/1/2017).

Namun, kata Ali, surat yang ditandatangani itu bukanlah surat kontrak. Gaji tersebut juga merupakan gaji yang akan mereka terima jika mereka lulus dalam seleksi penerimaan PHL.

Ali yakin para PHL mengetahui mekanisme tersebut. Sebab, mekanisme itu sudah digunakan setiap tahun.

"Jadi, bukan kontrak. Enggak semua yang pakai meterai itu kontrak, surat pernyataan juga pakai meterai. Mana mungkin kontrak, orang belum lulus masa kontrak," ujar Ali.

(Baca: PHL Jatinegara yang Diputus Kontraknya Bisa Jadi Pengganti)

Surat bermeterai itu sempat menimbulkan harapan kosong terhadap 27 PHL di Jatinegara yang kini diputus kontraknya. Mereka sempat berbahagia karena akan mendapatkan gaji sebesar Rp 4 juta.

Namun, gaji sebesar itu tidak akan mereka dapatkan karena tidak diterima bekerja kembali. Meski demikian, Ali mengatakan, mereka bisa kembali bekerja jika PHL yang dikontrak tahun ini tidak memuaskan.

"Kalau pegawai baru enggak cocok ya bisa diganti dan prioritasnya adalah mereka," ujar Ali.

Sebab, 27 PHL yang diputus kontrak itu memiliki nilai yang bagus, yaitu 90. Adapun standar nilai agar PHL bisa diterima adalah 70. Meski mendapatkan nilai 90, mereka tidak bisa diterima karena masih ada PHL yang memiliki nilai lebih tinggi.

Ali juga mengatakan jumlah PHL baru yang diterima Dinas Lingkungan Hidup untuk seluruh Jakarta pada 2017 sekitar 10.000 orang. Dari jumlah itu, hanya sekitar 400 orang yang merupakan PHL baru dan sisanya adalah PHL lama.