Kendala Inventarisasi Aset Milik Pemprov DKI...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan inventarisasi aset yang masih belum jelas statusnya.

Menurut data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD (sebelum berubah menjadi Badan Pengelola Aset Daerah atau BPAD), sampai Agustus 2016, aset Pemprov DKI yang tercatat mencapai Rp 363 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menilai, masalah pendataan aset di Jakarta ini sudah kronis.

Masalah terkait pendataan aset ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadao anggaran DKI tidak baik.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Achmad Firdaus menyampaikan, salah satu kendala dalam pencatatan aset milik Pemprov DKI karena sebelumnya pencatatan aset dilakukan secara manual.

Kini, Pemprov DKI menggunakan sistem pencatatan aset secara elektronik atau e-aset. Oleh karena itu, aset yang dulunya tercatat secara manual itu harus dipindahkan ke dalam sistem e-aset.

"Kalau zaman-zaman dulu kan masih ada yang manual ya. Sekarang kan dengan itu data-data yang ada dengan sistem IT. Nanti kami akan coba semua data itu dengan sistem IT, sistemnya e-aset," ujar Firdaus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/2/2017).

(Baca juga: Sumarsono Akui Sulitnya Selesaikan Pencatatan Aset Pemprov DKI)

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengakui, pencatatan aset milik Pemprov DKI terbilang sulit.

Pencatatan aset milik Pemprov DKI, kata Sumarsono merupakan salah satu masalah yang paling sulit dibandingkan dengan penggunaan anggaran APBD DKI.

Salah satu contoh dinas yang belum banyak mencatatkan asetnya ialah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Ada lahan dengan total nilai Rp 24 triliun yang belum diyakini statusnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Adrianto saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sedang melakukan pencatatan aset.

Sopan mengatakan, kesulitan yang dihadapi ialah karena kebanyakan aset berupa sekolah.

Masih banyak pihak sekolah yang belum memberikan dokumen administrasi guna pencatatan aset milik sekolah.

Sopan telah meminta pihak sekolah untuk menyerahkan dokumen terkait pencatatan aset tersebut.

Ia menargetkan, dalam waktu 100 hari, semua aset Dinas Pendidikan DKI telah tercatat. Guna mempercepat proses pencatatan, Dinas Pendidikan DKI akan bekerja sama dengan relawan dari salah satu perguruan tinggi di Jakart.

Para relawan itu akan turun ke lapangan untuk melakukan pencatatan aset. Hingga Januari 2017, kata Sopan, aset Dinas Pendidikan yang belum tercatat sebanyak Rp 18 triliun.

(Baca juga: Inventarisasi Aset Pemprov DKI Sempat Terkendala Pencatatan Manual)

Guna mempercepat pencatatan aset Pemprov DKI, BPAD membentuk tim buru sergap (buser) pencatatan aset milik Pemprov DKI.

"Dalam pengamanan aset, saya membentuk tim buser, buru sergap aset. Sementara saya akan menginventarisasikan surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) yang sudah ada baik tahun berjalan maupun tahun sebelumnya," ujar Firdaus.

Pemprov DKI sebelumnya menargetkan seluruh aset bisa tercatat di e-aset hingga akhir 2016. Namun, hingga awal 2017 pencatatan aset tak kunjung selesai.