Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romi Tegaskan Lulung Masih Kader PPP

Kompas.com - 17/03/2017, 07:35 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


DEPOK, KOMPAS.com -
Ketua Umum PPP hasil muktamar Pondok Gede 2016, Romahurmuziy alias Romi, menyatakan Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung dan sembilan kader lainnya masih menjadi kader PPP.

Romi juga menjamin Lulung masih akan tetap menjadi Wakil Ketua DPRD DKI meski Ketua Umum PPP Djan Faridz telah memecatnya.

"Masih, tidak ada persoalan. Dan masih duduk di DPRD," kata Romi, saat ditemui Kompas.com usai menghadiri pemakaman mantan Ketua Umum PB NU Kiai Haji Hasyim Muzadi, di Kukusan, Depok, Kamis (16/3/2017).

(baca: Lulung: Pak SBY Bilang "Kalau Ditinggal Kawan, Cari Teman Baru")

Romi menilai Ketua Umum PPP hasil muktamar Hotel Sahid 2015, Djan Faridz, tidak punya wewenang memecat Lulung dan kader lainnya. Sebab, dia menilai kepengurusan yang dipimpin Djan bukan kepengurusan PPP yang sah.

"Pak Djan Faridz ini kan legalitas saja tidak punya. Bagaimana dia bisa memecat. Jadi kalau mau dipecat, rasa-rasanya sudah banyak juga pengurus DPP yang dipecatin sama Pak Djan Faridz, puluhan kali. Tapi enggak ada pengaruhnya sih," ujar Romi.

Beberapa hari lalu, Djan menyatakan pemecatan terhadap Lulung dan sembilan kader PPP lainnya yang duduk di kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta. Pemecatan itu dilakukan karena Lulung dan sembilan kader lainnya itu menyatakan dukungannya untuk pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Dukungan itu tidak sesuai dengan keinginan Djan yang mendukung pasangan nomor pemilihan dua, Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Setelah pemecatan itu, Romi mengaku sudah menawarkan Lulung agar segera merapat ke kubunya.

"Saya sudah tawarkan kepada yang bersangkutan, silakan. Karena pada dasarnya semua keluarga besar PPP. Bagi kami lebih penting menjaga keutuhan partai daripada pecat memecat orang," kata Romi.

PPP Kubu Romi dan Kubu Djan Faridz merupakan dua kepengurusan yang saat ini ada di internal PPP. Namun, kubu yang memiliki legalitas karena memegang SK Kemenkumham adalah kubu Romi.

Menurut Romi, saat ini yang dibutuhkan agar PPP bisa kembali utuh adalah menggandeng semua kader.

"Merangkul lebih baik daripada memecat-mecat orang. Karena partai itu butuh banyak teman, butuh banyak dukungan. Untuk apa kader sendiri dipecat-pecatin," kata dia.

(baca: Lulung Sayangkan Sikap Djan Faridz yang Umbar Pemecatannya ke Media)

Kompas TV Lulung Dipecat Dari PPP Kubu Djan Faridz
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Penjelasan Pemprov DKI Soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI yang Capai Rp 22 Miliar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com