Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal Bertemu Ahok, Pengacara Pristono Marah-marah di Balaikota

Kompas.com - 26/05/2014, 13:58 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Tim pengacara mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono, Senin (26/5/2014) siang, mendatangi ruang kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta.

Kedatangan mereka dimaksudkan untuk mengklarifikasi pernyataan Basuki beberapa hari lalu yang menyatakan bahwa para pengacara Pristono gila. Para pengacara Pristono yang tampak datang adalah Rizman Arif dan Hasan Basri. Mereka datang sekitar pukul 12.45 WIB.

Begitu tiba di Balaikota, keduanya langsung menuju ruang kerja Basuki yang berada di lantai dua. Namun, sesampainya di depan pintu masuk, mereka ditahan oleh salah seorang ajudan Basuki, Sakti Soa. Menurut Sakti, Basuki tidak mau bertemu karena masih memiliki banyak agenda rapat.

"Anda ini siapa? Anda PNS bukan? Anda tidak berhak melarang kami. Kami cuma mau bertemu Wakil Gubernur yang bernama Ahok (sapaan Basuki)," tanya Rizman dengan nada tinggi.

"Saya ajudannya dan saya menyampaikan apa yang Bapak (Basuki) katakan," jawab Sakti.

Mendengar hal tersebut, Hasan mengatakan bahwa tidak seharusnya Basuki menolak menerima kedatangan mereka. Terlebih lagi, sebagai seorang pejabat publik, kata dia, sudah sepatutnya Basuki wajib menerima semua warga yang berniat menyampaikan keluhannya.

"Kita cuma mau minta waktu lima menit saja. Kita mau tanya, maksud dia bilang 'gila tu pengacara. Makin dia ngajak ribut, gue demen'. Maksudnya, dia bilang demen di sini itu apa?" ujar Hasan.

Setelah itu, salah seorang pengawal pribadi Basuki segera menemuinya ke dalam. Sementara itu, Rizman dan Hasan tetap menunggu di luar. Setelah menunggu beberapa menit, pengawal itu pun keluar untuk memberitahukan kepada Rizman dan Hasan kalau Basuki tetap tidak ingin ditemui.

Setelah itu, Rizman dan Hasan pun segera meninggalkan tempat tersebut. Mereka mengaku kecewa dengan sikap Basuki itu. "Ini membuktikan Ahok cuma pejabat yang hanya berani ngomong dan tidak berani mempertanggungjawabkan perbuataannya," ujar Rizman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Terkait PPDB di Jakarta, Disdik DKI Diminta Evaluasi Kuota dan Jangkauan Jalur Zonasi

Megapolitan
PPDB 'Online' Diklaim Efektif Cegah Adanya 'Siswa Titipan'

PPDB "Online" Diklaim Efektif Cegah Adanya "Siswa Titipan"

Megapolitan
Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Putusan Bawaslu: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Boleh Perbaiki Berkas Pencalonan Pilkada Jakarta

Megapolitan
Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Polisi Identifikasi Provokator Pembakar Panggung Konser Lentera Festival Tangerang

Megapolitan
Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Kapolres Depok Bakal Razia Ponsel Anggotanya demi Cegah Judi Online

Megapolitan
Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Warga Melawai Keluhkan Kegaduhan Aktivitas Restoran dan Parkir Liar di Sekitar Permukiman

Megapolitan
Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Tak Perlu Lagi ke Sumur Tua, Warga Desa Lermatang Akhirnya Bisa Merasakan Air Bersih Bantuan Kemensos

Megapolitan
Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Aksi Teatrikal Demo Tolak Tapera Aliansi BEM Bogor, Tampilkan Karikatur Jokowi dan Tabur Bunga

Megapolitan
Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Aksi Dina Ukur Jarak Rumah ke SMA Depok Pakai Meteran, Terpaut 120 Meter tapi Anaknya Tak Lolos PPDB

Megapolitan
PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

PPDB Jalur Zonasi, Ketua Posko Wilayah 2 Jaksel: Calon Siswa Minimal Harus Tinggal 1 Tahun

Megapolitan
Nakes RSUD Koja Demo karena Gaji ke-13 Dipotong

Nakes RSUD Koja Demo karena Gaji ke-13 Dipotong

Megapolitan
Siasat Preman yang Getok Tarif Parkir ke Bus Wisata: Buntuti dan Adang Bus, lalu Larang Parkir di Stasiun Gambir

Siasat Preman yang Getok Tarif Parkir ke Bus Wisata: Buntuti dan Adang Bus, lalu Larang Parkir di Stasiun Gambir

Megapolitan
Peringati Hari UMKM Internasional, Fahira Idris: Mulailah Jadi Creativepreneur

Peringati Hari UMKM Internasional, Fahira Idris: Mulailah Jadi Creativepreneur

Megapolitan
Warga Minta Heru Budi Cek Langsung ke Rusunawa Marunda yang Asetnya Dijarah Maling

Warga Minta Heru Budi Cek Langsung ke Rusunawa Marunda yang Asetnya Dijarah Maling

Megapolitan
Ketua Posko PPDB Wilayah 2 Jaksel: Kuota Diatur Kemendikbud, tapi Bisa Ditambah lewat Pergub

Ketua Posko PPDB Wilayah 2 Jaksel: Kuota Diatur Kemendikbud, tapi Bisa Ditambah lewat Pergub

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com