Dari temuan itu, terdapat 4.275 kegiatan fiktif dengan biaya keseluruhan Rp 9,5 triliun.
Menurut dia, polemik RAPBD ini sebenarnya memberi pelajaran kepada masyarakat agar senantiasa mengawal penyusunan anggaran pemerintahan.
"Selama ini pengawasan yang dilakukan masyarakat masih lemah karena masyarakat masih kurang tahu," kata Roy Salam, salah satu anggota Aliansi Masyarakat Kawal Anggaran Jakarta.
Roy, yang juga bagian dari Indonesia Budget Center (IBC), kritis terhadap Pemprov dan DPRD DKI yang masih terbilang kurang mengajak masyarakat untuk aktif dalam memantau pengelolaan anggaran.
"Padahal sudah ada mandat untuk melibatkan peran publik dalam mengawasi tata kelola anggaran, tidak hanya di Pemprov, tetapi juga di DPRD," ucap Roy dalam perbincangan tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.