Dua Kadernya Terseret Kasus, Apa Penjelasan Hanura DKI?

Sekretaris DPD Partai Hanura DKI Jakarta Very Younefil menilai, kader partai yang terbukti terlibat dalam kasus hukum berpotensi merusak citra partai. Karena itu, pemecatan merupakan jalan keluar yang tepat untuk menyelamatkan martabat dan harga diri partai.

"Kalau terbukti bersalah, akan kami pecat sebagai kader Hanura dan anggota DPRD DKI. Tidak ada toleransi pokoknya, dan pasti DPP setuju," kata Very saat dihubungi, Kamis (14/5/2015).

Saat ini, dua kader Hanura DKI tercatat sedang tersandung kasus hukum. Keduanya tercatat sama-sama menjabat sebagai anggota DPRD DKI. [Baca: Dituding Gelapkan Rp 18 Miliar, Anggota DPRD DKI Ini Dilaporkan ke Polisi]

Kader yang pertama adalah Fahmi Zulfikar Hasibuan, yang saat ini tercatat sebagai saksi dalam kasus pengadaan uninterrubtible power supply (UPS) pada 2014. Beberapa waktu lalu, ruangan kerja Fahmi sempat digeledah penyidik dari Bareskrim Polri.

Kader yang kedua adalah Wahyu Dewanto, yang menjadi terlapor dalam tuduhan dugaan penggelapan uang Rp 18 miliar, dan penggelapan dalam jabatan.

Verry mengaku akan terus memonitor perkembangan kasus yang sedang dialami oleh dua kadernya itu. "Kami akan mengikuti proses hukum mereka. Jika memang ada bukti-bukti kuat yang menyatakan mereka bersalah, pastinya akan kami tindak tegas," ujar Verry.