Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD Tantang Transjakarta Gratiskan Harga Tiket dengan Naikkan PSO

Kompas.com - 16/09/2015, 13:38 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemimpin Badan Anggaran DPRD DKI Mohamad Taufik sempat bertanya kepada Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Antonius N.S Kosasih berapa public service obligation (PSO) yang dibutuhkan untuk mengratiskan bus transjakarta dalam rapat KUA-PPAS kemarin.

Taufik mengatakan DPRD akan mengabulkan pengajuan PSO itu asalkan masyarakat Jakarta bisa gratis menaiki bus transjakarta.

"Yang soal kemarin saya bilang kapan bus transjakarta gratis itu, harus dipahami dulu ini pendanaan ada dua kan ada PMP ada PSO. Nah, PSO itu subsidi, subsidi tiket," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2015).

Taufik menjelaskan PT Transjakarta memang mendapat dua sumber pendanaan dari Pemerintah Provinsi DKI.

Pertama adalah penyertaan modal pemerintah (PMP) dan PSO. Dana PMP digunakan PT Transjakarta untuk pembelian bus dan juga perawatan sarana dan prasarana.

Sementara PSO digunakan untuk memberikan subsidi tiket bagi masyarakat. Saat ini, PSO yang diberikan Pemprov DKI kepada PT Transjakarta sebesar Rp 960 miliar.

Dengan subsidi itu, PT Transjakarta telah menanggung 70 persen biaya tiket dan masyarakat hanya membayar 30 persen saja.

Dalam rapat kemarin, Taufik sempat bertanya berapa PSO yang dibutuhkan agar masyarakat Jakarta bisa naik transjakarta dengan gratis.

"Saya tanya hitungannya berapa, dia bilang butuh PSO Rp 3 triliun biar gratis. Saya bilang kasih saja ya, kecil itu, saya kira itu cita-cita kita, kenginan kita kan," ujar Taufik.

Akan tetapi, Taufik menyarankan agar pemberian subsidi tiket 100 persen itu dilakukan secara bertahap. Caranya dengan menaikan PSO dari tahun ke tahun.

"Nah ini kan sekarang sudah subsidi, 30 persen masyarakat yang bayar 70 persen kita tanggung jadi gratis. Tahun depan kita minta subsidi tiket 80 persen jadi masyarakat bayar sisa 20 persen, tahun depannya lagi kita naikkan subsidi 90 persen, masyarakat bayar 10 persen, tahun depannya lagi 100 persen. Jadi gratis kan?" ujar Taufik.

"Jadi ini pelan-pelan dong, kita berupaya memberikan gratis kok untuk rakyat, bukan tidak bayar tetapi kita yang membiayai," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Khawatir Tak Lagi Dikenal, Mochtar Mohamad Bakal Pasang 1.000 Baliho untuk Pilkada Bekasi

Megapolitan
TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

TikToker Galihloss Akui Bikin Konten Penistaan Agama untuk Hiburan

Megapolitan
Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Polisi Sita Senpi dan Alat Bantu Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Kebakaran Agen Gas dan Air di Cinere Depok, Empat Ruangan Hangus

Megapolitan
Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi 'Online' di Depok yang Jual Koin Slot lewat 'Live Streaming'

Polisi Tangkap Empat Pebisnis Judi "Online" di Depok yang Jual Koin Slot lewat "Live Streaming"

Megapolitan
Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Punya Penjaringan Sendiri, PDI-P Belum Jawab Ajakan PAN Usung Dedie Rachim di Pilkada Bogor

Megapolitan
Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Begini Tampang Dua Pria yang Cekoki Remaja 16 Tahun Pakai Narkoba hingga Tewas

Megapolitan
Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Kelurahan di DKJ Dapat Kucuran Anggaran 5 Persen dari APBD, Sosialisasi Mulai Mei 2024

Megapolitan
Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Diprotes Warga karena Penonaktifan NIK, Petugas: Banyak Program Pemprov DKI Tak Berjalan Mulus karena Tak Tertib

Megapolitan
Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Dua Rumah Kebakaran di Kalideres, Satu Orang Tewas

Megapolitan
Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Curhat Pedagang Bawang Merah Kehilangan Pembeli Gara-gara Harga Naik Dua Kali Lipat

Megapolitan
PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

PAN Ajak PDI-P Ikut Usung Dedie Rachim Jadi Calon Wali Kota Bogor

Megapolitan
Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Kelakar Chandrika Chika Saat Dibawa ke BNN Lido: Mau ke Mal, Ada Cinta di Sana...

Megapolitan
Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Pemilik Toko Gas di Depok Tewas dalam Kebakaran, Saksi: Langsung Meledak, Enggak Tertolong Lagi

Megapolitan
Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Sowan ke Markas PDI-P Kota Bogor, PAN Ajak Berkoalisi di Pilkada 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com