JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendatangi Kantor Kementeriam Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI di Jalan Sisingamaraja, Kamis (11/8/2016). Basuki hadir sekitar pukul 16.06 WIB dan akan bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
"Kami akan membahas pertanahan, soal izin dan Undang-undang yang mengatur bahwa pengadaan tanah untuk publik seharusnya enggak ada pajak, enggak ada notaris," ujar Basuki.
Basuki atau Ahok tadi pagi memaparkan permainan halus yang dilakukan oleh oknum bawahannya. Khususnya dalam hal pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Jadi rata-rata yang digarong itu kewajiban pengembang kepada kami yang tidak disertifikatkan," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, biasanya oknum PNS DKI membisiki mafia sertifikat bahwa aset tersebut tidak bersertifikat. Kemudian, mafia tersebut melapor polisi pura-pura sebagai pemilik yang kehilangan sertifikat.
Kemudian, kata dia, oknum lurah dan camat juga disogok untuk membantu mafia membuat sertifikat. Hal itu bisa disengaja, bisa juga tidak. Sebab, aset DKI yang jadi objek permainan itu memang tidak tercatat dan tidak bersertifikat.
Akhirnya, keluarlah sertifikat atas nama orang lain pada lahan milik Pemprov DKI. Selain masalah aset, Ahok juga mengatakan dia ingin bekerja sama dengan BPN agar seluruh warga Jakarta memiliki sertifikat.
"Kan pengukurannya mahal amat, ya kalau BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) saya gratisin deh, yang penting kamu bayar sertifikat," ujar Ahok. (Baca: Aset DKI Rawan Digelapkan)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.