Ahok: Siapa yang Tanda Tangan APBD DKI 2017?

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan pandangan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra yang menyebut bahwa Ahok, sapaan Basuki, pernah meminta Fauzi Bowo mengambil cuti kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2012.

Hanya saja, kata Ahok, kondisi pada Pilkada 2012 dan 2017 berbeda. Pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, petahana yang kembali mengikuti pemilihan hanya mengambil cuti saat akan berkampanye. Sehingga, petahana tak perlu mengambil cuti ketika tak ingin berkampanye.

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, petahana wajib mengambil cuti selama masa kampanye. Mulai dari Oktober 2016 hingga Februari 2017, atau selama empat bulan.

"Kalau kamu (petahana) kampanye memang harus cuti. Tapi yang saya protes, kamu paksa kami cuti empat bulan," kata Basuki, di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Selain itu, masa kampanye bertepatan dengan pembahasan RAPBD 2017. Sehingga, dia merasa tak bisa mengawasi penyusunan anggaran Ibu Kota tersebut.

Ahok juga tak mengetahui apakah penjabat gubernur dari Kementerian Dalam Negeri dapat mengambil kebijakan strategis selama dirinya berkampanye. Contohnya seperti pengesahan APBD DKI 2017.

"Lalu, APBD 2017 siapa yang tanda tangan?" tanya Ahok.

Dalam sidang pleno uji materi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada hari ini, pihak terkait, Yusril Ihza Mahendra, mengungkit pernyataan Ahok yang meminta Fauzi atau Foke untuk mengambil cuti kampanye.

Ahok mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 UU Pilkada tentang aturan cuti kampanye bagi petahana. Sehingga, dia merasa heran dengan permohonan uji materi oleh Ahok tersebut.

"Tapi, sekarang pemohon punya pemikiran yang berbeda. Ya, sepenuhnya saya kembalikan ke pemohon," ujar Yusril.