Taufik Sebut Ada Program 2017 yang Sudah Dilelang Pemprov DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik nampak kesal saat mengungkapkan adanya temuan terkait APBD DKI Jakarta 2017. Dia mengatakan, ada program 2017 yang sudah dilelang padahal APBD DKI Jakarta belum dibahas.

"APBD 2017 baru akan dibahas akhir Oktober. Tapi kegiatan-kegiatannya sudah dilelang, ini jelas pelanggaran," kata Taufik, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (21/10/2016).

Adapun temuan yang dimaksud Taufik adalah lelang pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Polri di Pesing, Jakarta Barat, pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, pelaksanaan fisik pembangunan rumah susun Blok Nagrak Jakarta Utara, belanja modal pengadaan perangkat lunak (video analytics), dan lainnya.

Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan proses lelang program tersebut. Selain itu, ia juga meminta Pemprov DKI Jakarta membatalkan keputusan pemenang lelang.

Pasalnya, kata dia, DPRD dan Pemprov DKI Jakarta baru akan membahas program-program yang akan dianggarkan dalam APBD 2017.

"Tapi kok pelelangannya sudah disetujui? Ini cara nakal. Kepentingannya apa, akan kami telusuri, apa buat pencitraan peletakan batu pertama, segala macam," kata Taufik.

(Baca: DPRD DKI Ajukan Anggaran Bantuan untuk Guru Sekolah Swasta)

Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, hingga kini pihaknya belum membahas Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017. Padahal, KUA-PPAS merupakan tahap awal pembahasan program di dalam APBD.

Jika hal ini merupakan percepatan, maka seharusnya percepatan dilakukan saat pembahasan hingga proses penetapan. Sebab, ini akan menjadi masalah ketika program sudah dilelang, namun dibatalkan saat pembahasan nantinya.

"Kalau programnya tidak disetujui nanti bagaimana? Makanya kami dorong agar Ketua DPRD menyurati eksekutif," kata Taufik.

Saat ini, lanjut dia, ada 6 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang melakukan percepatan lelang. Adapun program tersebut meliputi pembangunan rusun dan pekerjaan lainnya dengan nilai proyek sekitar Rp 4 triliun.