Dugaan Pungli oleh Satpol PP DKI dari Hasil Temuan Ombudsman...

JAKARTA, KOMPAS.com — Ombudsman RI menginvestigasi dugaan malaadministrasi yang dilakukan Satpol PP di pusat keramaian di Jakarta, di antaranya Tanah Abang, Stasiun Manggarai, Stasiun Tebet, kawasan Setiabudi, dan sekitar Mal Ambassador.

Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, menyebut ada empat malaadministrasi yang ditemukan 10 investigator Ombudsman. Empat malaadministrasi yang melanggar perundang-undangan adalah pengabaian PKL berjualan tidak pada tempatnya, penyalahgunaan wewenang dengan malah memfasilitasi PKL, pungutan liar, dan ketidakpatutan atas kerja sama dengan preman atau ormas tertentu.

"Kemudian, dalam setiap rencana penertiban ada oknum aparatur yang melakukan komunikasi dengan pihak PKL untuk mengamankan diri tidak berjualan terlebih dahulu," ujar Adrianus di kantornya, Kamis (2/11/2017).

Menurut Adrianus, modus pungutan itu berbeda dengan sebelumnya, di mana PKL langsung memberi uang kepada oknum anggota Satpol PP di lapangan. Kini, PKL berjualan dengan dibekingi preman atau ormas setempat.

Baca juga: Temuan Ombudsman, Preman Tanah Abang Dekat dengan Satpol PP

Lewat preman atau ormas ini, Satpol PP menerima uang dari PKL. Aksi ini bahkan ditemukan Ombudsman terjadi di kantor kecamatan sebagai markas Satpol PP.

"Di semua tempat kami temukan dengan mengerahkan asisten kami. Kami berikan video, ada percakapan dengan Satpol PP, lalu disebutkan nama-namanya, terima antara Rp 500.000 sampai Rp 8 juta per bulan," kata Adrianus.

Persekongkolan antara preman dan Satpol PP ditemukan Ombudsman di Tanah Abang. Di sana, salah satu preman mengaku punya kedekatan dengan Satpol PP sehingga PKL di sana yang menempati trotoar atau badan jalan tidak terkena razia.

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Sejumlah petugas Satpol PP berjaga di atas trotoar yang dipenuhi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang, Jakarta, Rabu (18/10/2017). Meskipun sudah ditertibkan, para PKL tersebut masih saja berjualan di atas trotoar dengan alasan harga sewa toko yang sangat mahal.

Adrianus tidak bisa memastikan apakah uang yang diterima oknum itu juga mengalir ke pimpinannya masing-masing. Namun ia tidak menutup kemungkinan para komandan dan pimpinan wilayah turut mendapat jatah.

"Saya enggak mau bilang begitu, tetapi dapat diduga demikian, ya," ujarnya.

Baca juga: Ombudsman Temukan PKL Bayar Rp 500.000 hingga Rp 8 Juta ke Satpol PP

Satpol PP juga manusia...

Nirwani Budiarti selaku Inspektur Pembantu (Irban) Bidang Investigasi Inspektorat Pemprov DKI Jakarta mengaku belum pernah ada temuan atau aduan soal Satpol PP melakukan pungutan liar.

Dari daftar hukuman disiplin (hukdis) yang diterima anggota Satpol PP, tak ada satu pun yang serupa dengan temuan Ombudsman.

"Kalau mengenai pungli belum. Masalah lain (ada) mungkin kehadiran dan absensi, tetapi selain itu belum," ujar Nirwani.

Dugaan pungli di balik pertanyaan, "Mengapa banyakSatpol PP hanya duduk-duduk?" juga dianggap tak ada.