Sandi: 5 BUMD DKI Tak Keberatan Tak Diberi Penyertaan Modal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, jajaran direksi lima badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta tak keberatan meski mereka tidak diberi penyertaan modal daerah (PMD) pada 2018. Menurut Sandi, jajaran direksi kelima BUMD tersebut justru merasa bersyukur.

"Dari lima BUMD yang PMD-nya pernah diusulkan, bertemu saya, dan bilang 'Alhamdulillah, Pak. Dengan begini, kami bisa lebih mandiri. Selama ini kami diberikan modal pemerintah justru merasa kebebanan karena ada penugasan dan lain sebagainya'," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Sandi mengatakan, lima BUMD tersebut harus lebih mandiri. Tanpa adanya PMD dari DKI, Sandi menyebut BUMD akan lebih leluasa dalam mengembangkan bisnis mereka. Sandi juga yakin manajemen BUMD itu akan lebih profesional.

Baca juga : Anies-Sandiaga Tak Berikan Penyertaan Modal kepada 5 BUMD DKI

"Jadi, kita harapkan BUMD-BUMD kita ini champions," kata dia.

Menurut dia, lima BUMD itu setuju PMD-nya dinolkan karena dana yang semula dianggarkan untuk mereka akan dialihkan untuk program kesejahteraan masyarakat.

"Mereka semua mendukung kebijakan pemerintah untuk memfokuskan anggaran kita kepada kaum yang marjinal, kaum yang sekarang terkalahkan," kata Sandi.

Gubernur Anies Baswedan dan Sandi tidak memberikan PMD kepada PT Jakarta Tourisindo, PD Dharma Jaya, Food Station, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan Askrida. PMD untuk lima BUMD itu dipangkas menyusul kurangnya anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2,5 triliun yang harus dicarikan solusinya oleh Pemprov DKI.

Baca juga : PKS Kritik Rencana Anies-Sandi Tak Beri Penyertaan Modal BUMD Pangan

Selain penghapusan PMD untuk lima BUMD itu, PMD PT Jakpro terkait LRT Fase II juga akan dikurangi sebesar Rp 1,2 triliun. PT Jakpro juga akan diminta mengembalikan dana revitalisasi Palyja sebesar Rp 650 miliar beserta bunganya.