Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DKI Masih Upaya Bebaskan Lahan untuk Normalisasi Sungai

Kompas.com - 29/06/2018, 10:52 WIB
Nibras Nada Nailufar,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, pihaknya masih membebaskan lahan untuk proyek normalisasi sungai. Hingga Juni 2018, pembebasan tanah di pinggir sungai sudah hampir 50 persen dari target tahun ini.

"Sebelum Lebaran sudah diproses pembayarannya, kami kirim surat perintah membayar (SPM). Kalau terealisasi nilainya Rp 420 miliar. Saat ini menunggu proses pencairan di kas daerah," kata Teguh, Jumat (29/6/2018).

Untuk tahun 2018, Dinas Sumber Daya Air menganggarkan Rp 835 miliar buat pengadaan lahan di sungai dan aliran. Teguh mengatakan meski anggaran bersifat gelondongan, pihaknya memprioritaskan pembebasan di titik-titik yang normalisasinya tertunda.

"Sama seperti 2017 yang harus dituntaskan. Kami enggak bergerak dari Sungai Pesanggrahan, Sungai Ciliwung termasuk juga Kali Sunter, Cipinang Melayu, Gang Arus, Bukit Duri, Kampung Melayu, Rawajati, Gedong. Ini jalan terus karena di 2017 ini kan lanjutan kemarin yang semua datanya sudah kami inventarisir, tinggal dibayar," kata Teguh.

Baca juga: DKI Pastikan Normalisasi Sungai dan Relokasi Warga Bantaran ke Rusun

Kendati Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) tahun ini tak menganggarkan pekerjaan normalisasi sungai, Teguh berharap normalisasi bisa segera dikerjakan setelah lahan tersedia, tanpa menunggu anggaran tahun berikutnya. Ia mengatakan akan melaporkan titik-titik pembebasan lahan ke Gubernur Anies Baswedan dan BBWSCC.

"Kalau Pak Gubernur bersurat ke BBWSCC dia bisa. Karena info yang saya dapat kalau tahun ini bisa, mereka juga bisa percepat. Mungkin APBN-P atau anggaran lainnya," kata dia.

Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempertanyakan kelanjutan normalisasi sungai kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Bulan Mei kemarin saya sudah membuat surat ke Bapak Gubernur menanyakan," kata Kepala BBWSCC Jarot Widyoko, Selasa lalu.

Baca juga: Kepala BBWSCC Tanyakan Kelanjutan Normalisasi Sungai ke Gubernur DKI

BBWSCC menanyakan kelanjutan normalisasi, sebab pada Agustus dan September, pihaknya sudah mulai melakukan pengadaan untuk tahun 2019.

BBWSCC tak ingin menganggarkan normalisasi sungai jika DKI tak bisa menyediakan lahannya seperti yang terjadi tahun lalu, ketika BBWSCC mengembalikan anggaran Rp 40 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Kasus Kriminal di Depok Naik, dari Pencurian Guling hingga Bocah SMP Dibegal

Megapolitan
Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Pemprov DKI Bakal Bangun 2 SPKL Tahun Ini, Salah Satunya di Balai Kota

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Pedagang Pigura di Bekasi Bakal Jual 1.000 Pasang Foto Prabowo-Gibran

Megapolitan
Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Ketika Pemprov DKI Seolah Tak Percaya Ada Perkampungan Kumuh Dekat Istana Negara...

Megapolitan
Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Pedagang Pigura di Bekasi Patok Harga Foto Prabowo-Gibran mulai Rp 150.000

Megapolitan
Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Upaya PKS Lanjutkan Hegemoni Kemenangan 5 Periode Berturut-turut pada Pilkada Depok

Megapolitan
PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

PKS Bakal Gaet Suara Anak Muda untuk Bisa Menang Lagi pada Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Golkar: Elektabilitas Bukan Jadi Indikator Utama untuk Pilih Cagub DKI

Megapolitan
Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Polisi Periksa 13 Saksi dalam Kasus Anggota Polisi yang Tembak Kepalanya Sendiri

Megapolitan
Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Nestapa Agus, Tak Dapat Bantuan Pemerintah dan Hanya Andalkan Uang Rp 100.000 untuk Hidup Sebulan

Megapolitan
Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Ogah Bayar Rp 5.000, Preman di Jatinegara Rusak Gerobak Tukang Bubur

Megapolitan
Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Kapolres Jaksel: Brigadir RAT Diduga Bunuh Diri karena Ada Masalah Pribadi

Megapolitan
Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Polisi: Mobil Alphard yang Digunakan Brigadir RAT Saat Bunuh Diri Milik Kerabatnya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 27 April 2024, dan Besok: Siang ini Hujan Ringan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Warga yang 'Numpang' KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

[POPULER JABODETABEK] Warga yang "Numpang" KTP Jakarta Protes NIK-nya Dinonaktifkan | Polisi Sita Senpi dan Alat Seks dari Pria yang Cekoki Remaja hingga Tewas

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com