Menanti Realisasi Rencana Naturalisasi Sungai di Jakarta...

Kompas.com - 14/01/2019, 07:43 WIB

Nibras Nada Nailufar,

Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

Nibras Nada Nailufar

Penulis

Kurnia Sari Aziza

Editor

Lihat Foto

Alat berat digunakan memasang turap untuk normalisasi bantaran Kali Ciliwung di Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2013). Normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 20 kilometer terus dilakukan untuk mengurangi banjir yang kerap melanda di sekitar alur sungai yang dilaluinya. Proyek normalisasi Ciliwung ini dianggarkan sebesar Rp 1,2 triliun. (KOMPAS/AGUS SUSANTO)

Petugas UPK Badan Air menanam eceng gondok di Kali Inlet 3, Sunter, Jakarta Utara, Senin (3/12/2018).

Sepanjang tahun 2013-2017, normalisasi Sungai Ciliwung telah dilakukan sepanjang 16,38 kilometer dari panjang sungai yang harus dinormalisasi sekitar33,69 kilometer.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata 13 sungai yang melintasi Ibu Kota dengan naturalisasi.

Istilah naturalisasi sungai pertama diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 7 Februari 2018.

Adapun normalisasi 13 sungai di Jakarta sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun, prosesnya berhenti sejak 2017 karena Pemprov DKI tidak lagi membebaskan lahan.

Kini, DKI mulai menyusun dasar hukum dari naturalisasi yang dimaksud Anies.

Konsep itu bakal menjadi jawaban atas upaya pengendalian banjir DKI di bawah pemerintahan Anies yang selama ini dipertanyakan.

"Sedang disusun pergubnya, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah beres," kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra, Minggu (14/1/2019).

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Petugas UPK Badan Air menanam eceng gondok di Kali Inlet 3, Sunter, Jakarta Utara, Senin (3/12/2018).

Benny mengatakan, pergub itu bakal mengatur bagaimana sungai menjadi elemen utama dalam penataan kawasan.

Sungai yang selama ini dinormalisasi dengan dilebarkan dan dibeton, nantinya akan dilebarkan. Namun, tidak dengan pembebasan tanah per persil atau bidang.

Penataan akan dilakukan per kawasan atau per blok oleh pemilik lahan di sekitarnya.

"Intinya untuk naturalisasi harus menggunakan pendekatan penataan ruang berbasis kawasan, bukan lagi persil," ujar Benny.

Perusahaan swasta dan masyarakat di sekitar sungai bakal diberi insentif jika ikut dalam penataan.

Jika tidak, mereka akan diberi disinsentif. Insentif ini diyakini bakal menjamin masyarakat pemilik lahan mau berpartisipasi dalam penyesuaian struktur dan pola ruang yang ada.

"Insentif bisa berupa kemudahan perizinan, pemberian kepastian hukum atas bangunan yang ada, pajak, bantuan pentusunan rencana penataan kawasan, dan bantuan prasarana atau sarana sosial dan umum," kata Benny.

Pembiayaan naturalisasi diharap tidak hanya mengandalkan APBD, namun juga bisa lewat investasi maupun sumber pendanaan lainnya.