Naturalisasi Sungai, Pemprov DKI Libatkan Swasta dan Masyarakat

Kompas.com - 11/01/2019, 18:31 WIB
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal di Balai Kota, Selasa (6/3/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal di Balai Kota, Selasa (6/3/2018).

JAKARTA,  KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan naturalisasi untuk mengembalikan lebar dan ekosistem sungai.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, naturalisasi akan melibatkan perusahaan swasta dan masyarakat.

"Istilahnya naturalisasi, pendekatannya pendekatan ruang. Macam-macam bentuknya. Nanti sungai, idealnya bagaimana," kata Yusmada ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Anies: Tangani Banjir, DKI Butuh Naturalisasi Sungai

Menurut Yusmada, naturalisasi dilakukan dengan pendekatan ruang.

Pemilik lahan di sekitar sungai akan diberi insentif jika mau menata sungai.

Jika tidak, akan ada disinsentif yang dibebankan.

Baca juga: Berita Populer: Tol Semarang-Solo Nyambung dan Naturalisasi Sungai

"Ada istilah insentif dan disinsentif. Pola kebijakan ruang saja, kewajiban dia, kan, bisa ditambah kewajiban dia. Jadi (kalau) dia bangun ini, kewajibannya untuk menata," ujarnya. 

Yusmada menyebut selama ini sudah ada sejumlah perusahaan yang menawarkan diri membantu Pemprov DKI mengelola sungai yang melintas dekat tempat usahanya.

Namun, Yusmada mengatakan, pihaknya harus menyiapkan peraturan gubernur dahulu sebagai dasar hukum.

"Pelaksanaannya satu-satu, tetapi aturan dasarnya kami siapkan, sedang disusun," kata Yusmada.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Kritik Program Naturalisasi Sungai

Istilah naturalisasi sungai pertama diungkapkan Gubernur Anies Baswedan.

Konsep ini dicetuskan Anies ketika ia ditanya soal kelanjutan normalisasi sungai pada 7 Februari 2018.

Adapun normalisasi 13 sungai di Jakarta sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun prosesnya berhenti sejak 2017 karena Pemprov DKI tidak lagi membebaskan lahan.


Terkini Lainnya

[POPULER INTERNASIONAL] ISIS Tembak Mati SDF | Israel Serang Hamas

[POPULER INTERNASIONAL] ISIS Tembak Mati SDF | Israel Serang Hamas

Internasional
Peneliti LSI Denny JA: Dinamika Politik hingga 'Error' Jadi Penyebab Hasil Survei Berbeda-beda

Peneliti LSI Denny JA: Dinamika Politik hingga "Error" Jadi Penyebab Hasil Survei Berbeda-beda

Nasional
Risma: Kita Harus Datang ke TPS dan Tentukan Pilihan Kita

Risma: Kita Harus Datang ke TPS dan Tentukan Pilihan Kita

Regional
Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang 'Margin of Error' Lembaga Lain

Peneliti Litbang Kompas: Hasil Survei Masih dalam Rentang "Margin of Error" Lembaga Lain

Nasional
Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Polisi Kantongi Identitas Pelaku Pembacokan Sejumlah Warga Sawah Besar

Megapolitan
Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Menkominfo: Sebagian Pegawai Desa Gunakan Internet untuk Main Game

Regional
Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Bawaslu: Pemantau Asing Bukan Hal yang Luar Biasa

Nasional
Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Ternyata, Ada Bungker yang Tembus ke Stasiun Tambun di Gedung Juang

Megapolitan
Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Dari Bintaro hingga Cinere, Ini Rute Transjakarta yang Terintegrasi Stasiun MRT

Megapolitan
Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Biografi Tokoh Dunia: Mahmoud Abbas, Presiden Ke-2 Negara Palestina

Internasional
Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Wagub NTT: Kalau Mau lihat Komodo yang Asli, Bayarnya Harus Mahal

Regional
Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Saat Jokowi Mendadak Beli Durian di Dumai

Nasional
Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Satu Murid Calon Pendeta Lolos dari Pembunuhan di OKI, Polisi Tunggu Kondisinya Stabil

Regional
Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Regional
Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Wagub Sulut Ingatkan Kembali 7 Prioritas Pembangunan Sulut

Regional

Close Ads X