Naturalisasi Sungai, Pemprov DKI Libatkan Swasta dan Masyarakat

Kompas.com - 11/01/2019, 18:31 WIB
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal di Balai Kota, Selasa (6/3/2018).KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal di Balai Kota, Selasa (6/3/2018).

JAKARTA,  KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan naturalisasi untuk mengembalikan lebar dan ekosistem sungai.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, naturalisasi akan melibatkan perusahaan swasta dan masyarakat.

"Istilahnya naturalisasi, pendekatannya pendekatan ruang. Macam-macam bentuknya. Nanti sungai, idealnya bagaimana," kata Yusmada ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Anies: Tangani Banjir, DKI Butuh Naturalisasi Sungai

Menurut Yusmada, naturalisasi dilakukan dengan pendekatan ruang.

Pemilik lahan di sekitar sungai akan diberi insentif jika mau menata sungai.

Jika tidak, akan ada disinsentif yang dibebankan.

Baca juga: Berita Populer: Tol Semarang-Solo Nyambung dan Naturalisasi Sungai

"Ada istilah insentif dan disinsentif. Pola kebijakan ruang saja, kewajiban dia, kan, bisa ditambah kewajiban dia. Jadi (kalau) dia bangun ini, kewajibannya untuk menata," ujarnya. 

Yusmada menyebut selama ini sudah ada sejumlah perusahaan yang menawarkan diri membantu Pemprov DKI mengelola sungai yang melintas dekat tempat usahanya.

Namun, Yusmada mengatakan, pihaknya harus menyiapkan peraturan gubernur dahulu sebagai dasar hukum.

"Pelaksanaannya satu-satu, tetapi aturan dasarnya kami siapkan, sedang disusun," kata Yusmada.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Kritik Program Naturalisasi Sungai

Istilah naturalisasi sungai pertama diungkapkan Gubernur Anies Baswedan.

Konsep ini dicetuskan Anies ketika ia ditanya soal kelanjutan normalisasi sungai pada 7 Februari 2018.

Adapun normalisasi 13 sungai di Jakarta sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun prosesnya berhenti sejak 2017 karena Pemprov DKI tidak lagi membebaskan lahan.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya


Close Ads X