Naturalisasi Sungai, Pemprov DKI Libatkan Swasta dan Masyarakat

Kompas.com - 11/01/2019, 18:31 WIB
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal di Balai Kota, Selasa (6/3/2018). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARKepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Yusmada Faizal di Balai Kota, Selasa (6/3/2018).

JAKARTA,  KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan naturalisasi untuk mengembalikan lebar dan ekosistem sungai.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal mengatakan, naturalisasi akan melibatkan perusahaan swasta dan masyarakat.

"Istilahnya naturalisasi, pendekatannya pendekatan ruang. Macam-macam bentuknya. Nanti sungai, idealnya bagaimana," kata Yusmada ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Baca juga: Anies: Tangani Banjir, DKI Butuh Naturalisasi Sungai

Menurut Yusmada, naturalisasi dilakukan dengan pendekatan ruang.

Pemilik lahan di sekitar sungai akan diberi insentif jika mau menata sungai.

Jika tidak, akan ada disinsentif yang dibebankan.

Baca juga: Berita Populer: Tol Semarang-Solo Nyambung dan Naturalisasi Sungai

"Ada istilah insentif dan disinsentif. Pola kebijakan ruang saja, kewajiban dia, kan, bisa ditambah kewajiban dia. Jadi (kalau) dia bangun ini, kewajibannya untuk menata," ujarnya. 

Yusmada menyebut selama ini sudah ada sejumlah perusahaan yang menawarkan diri membantu Pemprov DKI mengelola sungai yang melintas dekat tempat usahanya.

Namun, Yusmada mengatakan, pihaknya harus menyiapkan peraturan gubernur dahulu sebagai dasar hukum.

"Pelaksanaannya satu-satu, tetapi aturan dasarnya kami siapkan, sedang disusun," kata Yusmada.

Baca juga: Fraksi PDI-P DPRD DKI Kritik Program Naturalisasi Sungai

Istilah naturalisasi sungai pertama diungkapkan Gubernur Anies Baswedan.

Konsep ini dicetuskan Anies ketika ia ditanya soal kelanjutan normalisasi sungai pada 7 Februari 2018.

Adapun normalisasi 13 sungai di Jakarta sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun prosesnya berhenti sejak 2017 karena Pemprov DKI tidak lagi membebaskan lahan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sampah Rumah Tangga di Jakarta Diperkirakan Capai 3,2 Juta Ton pada 2025

Sampah Rumah Tangga di Jakarta Diperkirakan Capai 3,2 Juta Ton pada 2025

Megapolitan
Polisi Lalu Lintas Polda Metro Kini Dilengkapi Kamera di Seragam

Polisi Lalu Lintas Polda Metro Kini Dilengkapi Kamera di Seragam

Megapolitan
Bogor Darurat Narkoba, Polisi Ungkap 17 Kasus dan Amankan 20 Pengedar Selama September 2019

Bogor Darurat Narkoba, Polisi Ungkap 17 Kasus dan Amankan 20 Pengedar Selama September 2019

Megapolitan
Hasto Sebut Kasus Penusukan Wiranto sebagai National Warning

Hasto Sebut Kasus Penusukan Wiranto sebagai National Warning

Megapolitan
6 Kendaraan Tabrakan Beruntun di Tol Joglo

6 Kendaraan Tabrakan Beruntun di Tol Joglo

Megapolitan
Antisipasi Demo, Ruas Jalan di Sekitar Istana Merdeka Juga Dialihkan

Antisipasi Demo, Ruas Jalan di Sekitar Istana Merdeka Juga Dialihkan

Megapolitan
Tanggapi Kasus Penusukan Wiranto, Hasto: Hanya Hanum Rais yang Tidak Percaya

Tanggapi Kasus Penusukan Wiranto, Hasto: Hanya Hanum Rais yang Tidak Percaya

Megapolitan
Ditugaskan Megawati, Sekjen PDI-P Hasto Jenguk Wiranto di RSPAD

Ditugaskan Megawati, Sekjen PDI-P Hasto Jenguk Wiranto di RSPAD

Megapolitan
Wanita Penyebar Video Viral Penggal Jokowi Divonis Hari Ini

Wanita Penyebar Video Viral Penggal Jokowi Divonis Hari Ini

Megapolitan
Pelat Nomor Palsu, Polisi Sulit Lacak Pengemudi Mobil Terbakar di Pom Bensin Cipayung

Pelat Nomor Palsu, Polisi Sulit Lacak Pengemudi Mobil Terbakar di Pom Bensin Cipayung

Megapolitan
Sebulan Perluasan Ganjil Genap, Kualitas Udara Jakarta Diklaim Membaik

Sebulan Perluasan Ganjil Genap, Kualitas Udara Jakarta Diklaim Membaik

Megapolitan
Mural, Cara Asyik SDN Pondok Kacang 03 Tingkatkan Pengetahuan Siswanya

Mural, Cara Asyik SDN Pondok Kacang 03 Tingkatkan Pengetahuan Siswanya

Megapolitan
Antisipasi Demo, Polisi Terapkan Rekaya Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR RI

Antisipasi Demo, Polisi Terapkan Rekaya Lalu Lintas di Sekitar Gedung DPR RI

Megapolitan
BEM SI Pastikan Tak Ada Demo di DPR, Jalan Gatot Subroto Tetap Ditutup

BEM SI Pastikan Tak Ada Demo di DPR, Jalan Gatot Subroto Tetap Ditutup

Megapolitan
Gaji dan Tunjangan Lima Pimpinan DPRD DKI Jakarta Capai Ratusan Juta, Ini Rinciannya

Gaji dan Tunjangan Lima Pimpinan DPRD DKI Jakarta Capai Ratusan Juta, Ini Rinciannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X