Berkat PNS DKI, Pendapatan Juru Parkir Sekitar Balai Kota Melejit

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah PNS DKI yang berkantor di Balai Kota dilarang parkir di Gedung DPRD dan dinaikkan tarif parkirnya di IRTI Monas, kini mereka mencari parkiran baru.

Salah satu lokasinya di lahan kosong sebelah SDN 01/03 Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Wawan, sang juru parkir, mengaku pendapatannya melejit sejak dua hari terakhir.

Baca juga: Warga Dukung Penerapan Sanksi Derek dan Denda untuk Parkir Liar di Bekasi

"Biasanya sehari Rp 700.000-Rp 800.000. Kemarin sampai Rp 1.200.000 lah," kata Wawan saat ditemui di lokasi, Rabu (16/1/2019).

Wawan mengatakan, lonjakan pendapatan ini baru terjadi dua hari terakhir atau sejak Senin (14/1/2019).

Jika biasanya yang parkir hanya karyawan perkantoran sekitar, kini PNS DKI juga ikut parkir di sana.

Baca juga: Penghasilan Turun, Juru Parkir Mengeluh ke Anies

Menurut Wawan, pemilik lahan tidak menerapkan tarif pasti. Pengendara motor bisa membayar sesuka hati.

"(Pendapatan) Rp 1,2 juta sehari itu macam-macam, ada yang bayar Rp 5.000, ada yang (bayar) Rp 2.000, yang punya lahan belum ngasih tarif," ujar Wawan.

Motor yang parkir memadati lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi. Biasanya, motor tak pernah melewati pagar.

Baca juga: Anies Akan Larang Pegawai Pemprov DKI Parkir di Gedung DPRD

Kini, motor yang parkir mepet dengan trotoar.

Sebelumnya, tarif parkir berlangganan khusus PNS DKI Jakarta di parkirkan IRTI Monas dicabut sejak Selasa (15/1/2019).

Parkir bawah tanah Gedung DPRD pun tak lagi diperbolehkan bagi PNS DKI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta PNS DKI tidak membawa kendaraan pribadi dan memanfaatkan fasilitas naik transjakarta gratis.