Pemprov DKI: Perizinan "Online" JakEVO Bukan Pesaing OSS

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra memastikan, sistem perizinan online milik Pemprov DKI, yakni JakEVO, dibuat bukan untuk menyaingi sistem perizinan Online Single Submission (OSS).

Terlebih, JakEVO diluncurkan sebelum ada OSS.

Dengan adanya OSS, Benni menyebut Pemprov DKI justru akan mengintegrasikan JakEVO dengan aplikasi yang digagas pemerintah pusat itu.

"JakEVO telah ada terlebih dahulu, JakEVO di-launching tanggal 7 Mei 2018 sebelum hadirnya OSS yang dikelola oleh Kemenko Perekonomian," ujar Benni melalui keterangan tertulis, Kamis (14/3/2019).

"Hal ini kemudian membuat JakEVO telah memiliki database perizinan/non-perizinan dan pemohon izin/non-izin yang cukup banyak, maka membutuhkan waktu untuk terintegrasi dengan OSS," tambahnya.

Baca juga: Pemprov DKI Belum Jalankan Sistem Perizinan Online Pemerintah Pusat

Benni menyampaikan, integrasi dengan OSS diperlukan agar warga Jakarta yang sudah mengajukan perizinan melalui JakEVO tidak mengulang kembali proses perizinan yang sama saat menggunakan OSS.

JakEVO memiliki fitur folder berkas sehingga pemohon tidak perlu berulang kali mengunggah berkas persyaratan untuk izin yang berbeda.

JakEVO juga dilengkapi fitur peta digital sehingga sudah terintegrasi dengan rencana detail tata ruang (RDTR) Jakarta. Fitur ini berfungsi untuk melegalkan kegiatan usaha sekaligus mengendalikan tata ruang Ibu Kota.

"JakEVO sudah dilengkapi fitur peta digital yang telah disesuaikan dengan RDTR di mana izin yang tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang tidak akan terbit," tutur Benni.

"Fitur tersebut yang saat ini sedang berusaha diintegrasikan dengan sistem OSS," lanjutnya.

JakEVO dan website pelayanan.jakarta.go.id, lanjut Benni, saat ini melayani 269 jenis izin/non-izin di menjadi kewenangan DPMPTSP DKI Jakarta.

Benni memastikan JakEVO tidak akan mengambil alih fungsi OSS karena izin/non-izin tersebut merupakan wewenang pemerintah daerah.

Pemprov DKI juga berkomitmen mendukung kemudahan izin berusaha dan berinvestasi yang sedang dibangun pemerintah pusat, termasuk upaya untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia.

Hingga kini, Pemprov DKI dan pemerintah pusat masih terus berkoordinasi mengintegrasikan dua sistem perizinan online itu, termasuk untuk mengatasi kendala teknis dalam integrasi tersebut. Karena itu, Pemprov DKI belum bisa menjalankan OSS di Jakarta.

"DPMPTSP DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau EoDB Indonesia di mata dunia melalui dedikasi sepenuh hati, mewujudkan pelayanan publik yang prima di Jakarta," ucap Benni.