Dinas Pendidikan Bakal Evaluasi PPDB dan Seluruh Sekolah di Bekasi

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi berjanji bakal mengevaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik (PPDB) di Kota Bekasi secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi berbagai sekolah yang ada.

"Pasca-PPDB ini akan kita evaluasi menyeluruh. Kita atur regulasi yang tepat," kata Inayatullah saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2019) sore.

Evaluasi ini diagendakan bakal menyentuh masalah pendirian delapan unit sekolah baru (USB) di Bekasi selama PPDB 2019. Salah satu USB yang disorot adalah SMP Negeri 57, yang sempat jadi perbincangan lantaran dibuka secara mendadak pada PPDB tahap dua.

Pendirian USB dan pelaksanaan PPDB dua tahap ini dinilai jadi biang keladi menyusutnya penerimaan siswa baru sekolah swasta

Baca juga: Duduk Perkara Ribut-ribut soal PPDB Tahap Dua di Bekasi

"Termasuk evaluasi pembangunan unit sekolah baru, supaya nanti ke depan pendiidkan di Kota Bekasi akan membaik," ujar Inayatullah.

Dia juga berjanji akan mengevaluasi berbagai sekolah swasta di Bekasi. Pasalnya, beberapa sekolah swasta lain tetap stabil meskipun Pemerintah Kota Bekasi membuka USB dan menggelar PPDB tahap dua.

Namun, ada pula sejumlah sekolah swasta mengaku kekurangan siswa, bahkan hanya menerima dua siswa.

"Gini, kita lihat dulu, benar enggak dua siswa saja. Misalnya yang dua siswa ini, kendala sekolahnya di mana, miss-nya di mana. Kita lihat saja nanti ya," kata Inay.

"Kita akan lakukan evaluasi sekolah-sekolah swasta. Kan banyak ya menjamur. Kekeliruannya di mana kita akan evaluasi, apakah itu kesalahan manajemen atau tidak," lanjutnya menjelaskan.

Baca juga: Pemkot Bekasi Bantah PPDB Tahap Dua Tabrak Aturan

"Kalau masyarakat percaya, insya Allah sekolah swasta akan lebih baik ke depannya. Banyak sekolah swasta bagus yang enggak ribut, tidak tutup. Al-Azhar tidak tutup kok. Ini akan dievaluasi, kenapa Al-Azhar yang mahal bisa penuh?" kata Inay.

Belakangan, PPDB 2019 di Kota Bekasi menuai kontroversi dari kalangan pengelola sekolah swasta yang merasa tak dilibatkan dan berdampak pada melorotnya jumlah siswa baru yang mereka terima pada tahun ini.

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi sempat menyuarakan protes mereka terhadap keadaan ini lewat aksi unjuk rasa yang dihelat Selasa (16/7/2019) di depan Kantor Wali Kota Bekasi.