Harga Kedelai Naik, Fraksi PDI-P DPRD DKI Akan Panggil BUMD Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pihaknya akan memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga khususnya kedelai di DKI Jakarta.

"Untuk khusus DKI tentunya kita dalam waktu dekat kita akan memanggil BUMD ketahanan pangan untuk kita ajak koordinasi untuk menjaga stabilitas harga di Jakarta," kata Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Baca juga: Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Temui Fraksi PDI-P DPRD DKI Bahas Kenaikan Harga Kedelai

Gembong mengatakan, pihaknya juga sudah mendengarkan keluhan dari Pusat Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta.

Ia akan menindaklanjuti keluhan tersebut ke DPR RI dan juga pihak pemerintah pusat.

"Keluhannya sudah kita terima kemudian kami akan mencoba menindaklanjuti dan berkoodinasi tentunya dengan teman teman DPR RI karena ini bukan skupnya DKI Jakarta saja, sudah nasional," kata Gembong.

Adapun langkah yang ditempuh antara lain dengan mendorong stabilitas harga dan adanya subsidi kedelai untuk membuat harga jadi stabil.

Sebelumnya, Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta menerima perwakilan Puskopti DKI Jakarta.

Baca juga: Kala Ratusan Perajin Tempe di Depok Lontarkan Ancaman dan Tuntut Harga Kedelai Distabilkan

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal Puskopti Hedy Kuswanto mengadukan harga kedelai yang semakin mahal.

"Yang diaduin terkait dengan masalah bahan baku kedelai karena sudah dirasakan bahan baku kedelai ini sudah lama naik terus dari sebelum bulan 10 tahun 2021. Sampai sekarang sampai tembus harga Rp 11.300 itu per kilo," kata Hedy di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Hedy ingin ada kestabilan harga kedelai yang saat ini semakin menanjak. Kestabilan harga itu, kata dia, bisa didapatkan melalui bantuan Bulog.

Sementara apabila harga diatur oleh pihak swasta akan menyebabkan terus munculnya kenaikan harga.

"Kalau diserahkan ke swasta dari 1998 pasca orde baru, sampai sekarang itu swasta murni yang pegang. Kenapa pemerintah enggak ikut masalah atau ngurusi masalah ini? Sehingga ya semaunya sendiri," ujar dia.