LSI: Kondisi Pemerintahan DKI Dinilai Positif Jelang Anies Lengser

Kompas.com - 21/10/2022, 16:23 WIB

Muhammad Naufal,

Jessi Carina

Tim Redaksi

Muhammad Naufal

Penulis

Jessi Carina

Editor

Lihat Foto

Arus lalu lintas di sekitar Jalan Sudirman-Senayan terpantau lancar meski tengah berlangsung aksi May Day Fiesta oleh massa buruh di kawasan Gelora Bung Karno, Sabtu (14/5/2022).( ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei terhadap kondisi pelaksanaan pemerintahan hingga kondisi ekonomi DKI Jakarta pada Jumat (21/10/2022).

Rilis ini disiarkan secara langsung melalui akun YouTube LSI, Jumat sore.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan berujar, populasi survei terkait sejumlah topik itu terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) yang berumur 17 tahun atau lebih. Adapun survei dilakukan pada 8-14 Oktober 2022.

"Sampel sebanyak 610 orang, margin error empat persen, tingkat kepercayaan 95 persen," sebutnya dalam siaran langsung akun YouTube LSI, dikutip Jumat.

Djayadi menyebut, pertanyaan pertama kepada masyarakat adalah tentang bagaimana kondisi pelaksanaan pemerintahan DKI secara umum.

"Secara umum, mayoritas menilai kondisinya (pemerintahan DKI Jakarta) baik atau sangat baik dengan kondisi pemerintahan dinilai baik atau sangat baik sebanyak 50,8, persen," ucap dia.

Sementara itu, sebanyak 15 persen responden menilai pelaksanaan pemerintahan DKI tergolong buruk atau sangat buruk.

Djayadi menyebut, jika penilaian yang tergolong baik atau sangat baik dikurangi dengan penilaian yang tergolong buruk atau sangat buruk, hasil penilaian terhadap Pemerintah Provinsi DKI masih cenderung positif.

Sebab, persentase penilaian baik-sangat baik masih lebih besar daripada penilaian buruk-sangat buruk.

"Dengan demikian, kondisi pemerintahan secara umum dinilai positif oleh masyarakat DKI, menjelang turunnya atau berakhirnya pemerintahan Anies Baswedan (eks Gubernur DKI Jakarta)," urai Djayadi.

Kemudian, dengan meraih 34,5 persen, kondisi politik di DKI dinilai baik atau sangat baik.

Di satu sisi, lanjut Djayadi, kondisi politik di DKI dinilai buruk atau sangat buruk sebanyak 18,8 persen.

Jika penilaian yang tergolong baik atau sangat baik dikurangi dengan penilaian yang tergolong buruk atau sangat buruk, hasil penilaian terhadap kondisi politik Jakarta masih cenderung positif.

"Kondisi politik (Jakarta) dinilai positif, meski tingkat kepositifannya itu lebih rendah dibanding kondisi umum pemerintahan (Jakarta)," tutur dia.

Lalu, kondisi ekonomi di Ibu Kota dinilai baik atau sangat baik dengan meraih 35,5 persen. Sementara itu, meraih 27,3 persen, kondisi ekonomi di Ibu Kota dinilai buruk atau sangat buruk.