JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah proyek di bawah PT Pembangunan Jaya Ancol disebut mangkrak, di antaranya pembangunan apartemen, hotel, hingga pusat perbelanjaan Ancol Beach City (ABC).
Mangkraknya proyek-proyek ini mengundang tanda tanya bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Manajemen Ancol dinilai menutup-nutupi kondisi kesehatan badan usaha milik daerah itu.
Untuk itu, manajemen Ancol bakal kembali dipanggil oleh anggota dewan dan diminta untuk membawa dokumen lengkap terkait sejumlah proyek yang mangkrak.
Baca juga: DPRD Bakal Laporkan Ancol ke Penegak Hukum jika Terindikasi Ada Penyelewengan Dana
Pasalnya, Ancol dinilai belum menjelaskan proyek mangkrak secara terperinci pada pertemuan yang digelar pada Rabu (21/6/2023).
"Kami baru menyimak penjelasan awal, tapi karena merasa kurang detail, kami sepakat untuk dibuat rapat lanjutan. Kami minta mereka bawa dokumen terkait yang lengkap," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail, Jumat (23/6/2023).
DPRD DKI nantinya akan menelusuri akar masalah proyek mangkrak dari dokumen yang diberikan perusahaan.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak merasa dibohongi oleh manajemen Ancol karena tidak pernah tahu ada konflik internal perusahaan yang berimbas pada mangkraknya sejumlah pembangunan.
Baca juga: PT Ancol Kembali Dipanggil DPRD DKI karena Proyek Mangkrak, Diminta Bawa Dokumen Lengkap
"Kami dibohongi. Selama ini rapat dengan Ancol tidak pernah muncul persoalan ini. Dia bilang, dia merugi karena Covid-19," ujar Gilbert kepada wartawan, Selasa (16/5/2023).
Menurut dia, alasan itu membuat DPRD DKI menyetujui permintaan kemudahan untuk pengambilan kredit hampir Rp 1 triliun dari Bank DKI.
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP-BUMD), Nasruddin Djoko Surjono menjelaskan bahwa konflik internal yang disinggung adalah permasalahan lama di Ancol.
Dia bahkan mengaku sudah bertemu dan berdiskusi dengan jajaran direksi PT Pembangunan Jaya Ancol, terkait dugaan proyek mangkrak akibat konflik internal manajemen.
Kendati demikian, Nasrudin enggan menjabarkan lebih lanjut soal pertemuannya dengan pihak PT Pembangunan Jaya Ancol.
Baca juga: Desakan Pembentukan Pansus dan Audit Ancol Buntut Sejumlah Proyek Mangkrak...
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga mengusulkan dibentuknya panitia khusus (Pansus) untuk mengusut dan menangani permasalahan di Ancol.
"Saya mengusulkan Pansus Ancol untuk salah satu usulan dari Komisi B. Ini karena ternyata sangat besar masalah atau persoalan yang ada di Ancol," ujar Pandapotan, Rabu (21/6/2023).
Atas dasar itu, Pandapotan menilai perlu dibentuk Pansus yang fokus menangani sejumlah permasalahan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tersebut.