Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Pabrik di Bekasi Dianggap Bikin Alat Ukur Kualitas Udara Jakarta Bermasalah, KLHK Diminta Bertindak...

Kompas.com - 26/09/2023, 08:01 WIB
Muhammad Isa Bustomi,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI diminta turun tangan menangani beberapa pabrik di Bekasi, Jawa Barat, yang dianggap mengganggu alat pengukur kualitas udara di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Alat pengukur kualitas udara itu diketahui milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup ((DLH).

Selama ini, alat pemantau kualitas udara di lokasi itu selalu memberikan hasil buruk karena mendeteksi polusi yang bersumber dari beberapa pabrik di Bekasi, Jawa Barat.

Pemprov DKI minta tolong KLHK

Kadis LH DKI Jakarta Asep Kuswanto meminta KLHK untuk menindak pabrik di Bekasi karena dinilai membuat alat pengukur kualitas udara di Lubang Buaya bermasalah.

Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menindak pabrik yang berlokasi di Bekasi.

"Ada (pabrik) di wilayah Bekasi, tetapi Pemprov DKI tidak dapat intervensi, maka kami minta tolong ke KLHK untuk bekerja sama memberikan intervensi soal itu," kata Asep di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/9/2023).

Baca juga: Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah karena Dekat Pabrik, DLH DKI: Pemindahan Butuh Kajian

Alat pengukur kualitas udara itu sengaja dipasang di Lubang Buaya yang lokasinya berbatasan dengan wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Namun, kondisi alat itu belakangan ini menjadi bermasalah karena keberadaan industri yang mencemari udara.

Sejumlah pabrik itu antara lain tempat produksi tahu, arang, dan pembakaran kabel.

"Kondisi adalah banyak industri yang ada di sekitar alat yang memang industri yang rumah tangga dan itu masih mencemari. Dan itu hanya ada di wilayah Jakarta dan Bekasi," ucap Asep.

Pemindahan alat butuh kajian

Pemprov DKI meminta KLHK menindak pabrik-pabrik pencemar udara itu karena saat ini belum bisa memindahkan alat pengukur kualitas udara di sana.

Asep mengemukakan, pemindahan alat pengukur udara tak bisa dilakukan sembarangan. Pemindahan alat harus melalui kajian.

"Kalau dipindahkan itu harus ada kajian terlebih dahulu," ujar Asep.

Baca juga: KLHK Diminta Tindak Pabrik di Bekasi yang Dianggap Bikin Alat Ukur Kualitas Udara Bermasalah

Dinas LH DKI berencana melakukan kajian lebih dahulu dalam waktu dekat untuk memindahkan alat pengukur kualitas udara yang bermasalah karena pabrik itu.

"Mudah-mudahan kalau memang nanti ternyata harus dipindahkan, kami akan pindahkan. Karena memindahkan alat tidak bisa sembarangan, harus benar-benar bisa merepresentasikan kondisi dari udara di sekitarnya," ucap Asep.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Pemprov DKI Diminta Bina Juru Parkir Liar agar Punya Pekerjaan Layak

Megapolitan
Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Gerindra Berencana Usung Kader Sendiri di Pilgub DKI 2024

Megapolitan
Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Munculnya Keraguan di Balik Wacana Pemprov DKI Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket Usai Ditertibkan

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra DKI Minta Maaf

Megapolitan
Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Polda Metro Minta Masyarakat Lapor jika Ada Juru Parkir Memalak

Megapolitan
Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Polisi Akan Bantu Dishub Tertibkan Juru Parkir Liar di Jakarta

Megapolitan
Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Perolehan Kursi DPR RI dari Jakarta Berkurang 5, Gerindra Tetap Akan Usung Kader di Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Prabowo Belum Bahas Isu Penambahan Menteri di Kabinetnya

Megapolitan
Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Berantas Jukir Liar, DPRD Usul Pemprov DKI-Minimarket Kerja Sama

Megapolitan
Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Bulan Depan, Gerindra Akan Umumkan Nama yang Diusung untuk Pilgub DKI

Megapolitan
Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Tak Tutup Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, PDIP: Tergantung Penilaian DPP dan Rekam Jejak

Megapolitan
Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu 'Ferguso'!

Jukir Liar Akan Ditertibkan lalu Dikasih Pekerjaan, DPRD DKI: Tidak Semudah Itu "Ferguso"!

Megapolitan
Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Gerindra DKI Usul 4 Nama Bacagub Jakarta ke DPP, Ada Ariza Patria dan Rahayu Saraswati

Megapolitan
Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Jangan Seolah Lepas Tangan, Direktur STIP dan BPSDM Diminta Ikut Tanggung Jawab atas Tewasnya Putu

Megapolitan
DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

DPRD DKI: Tidak Ada Anggaran untuk Beri Pekerjaan Eks Jukir Liar Minimarket

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com