Soroti Angka Pengangguran di Jakarta, Fraksi PAN: Pelatihan Kerja Kita Ketinggalan Zaman

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Bambang Kusumanto, menyoroti 3,1 juta warga Ibu Kota yang tidak bekerja.

Kondisi ini disebut karena kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak lagi relevan dalam mengentaskan pengangguran.

"Mohon maaf nih, tidak ada penyesuaian yang berarti. Jadi saya mohon Pak Pj Gubernur, itu dirombak aja lah. Pelatihan lapangan kerja kita sudah tidak kompatibel lagi, ketinggalan zaman," ujar Bambang di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Baca juga: Interupsi Rapat Paripurna, Fraksi PDI-P DKI Singgung Kekurangan Gaji yang Belum Diterima PJLP

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Bambang, terdapat 8,3 juta warga DKI Jakarta berusia pekerja. Namun, hanya 5,2 juta orang yang masuk kategori angkatan kerja.

"Selebihnya 3,1 juta itu dinyatakan tidak kerja atau tidak jelas. Ini angka yang luar biasa menurut saya. Dan 3 juta itu, ada kurang lebih 400.000 yang masuk kategori pengangguran terbuka," ungkap Bambang.

Menurut Bambang, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seharusnya bisa mengevaluasi dan memperbarui program "link and match" yang telah berjalan.

Sebab, perlu ada penyesuaian program yang relevean dengan perkembangan teknologi digital. Dengan begitu, angka pengangguran di Jakarta diharapkan bisa ditekan.

Baca juga: Sah, APBD DKI 2024 Sebesar Rp 81,71 Triliun

"Link and match ini hadir bukan guyon ini. Ini program pemerintah sejak tahun 2019. Ini adalah peningkatan relevansi antara dunia pendidikan dan lapangan kerja," kata Bambang.

"Dulu itu menfokuskan kepada optimalisasi. Kalau sekarang itu fokus kepada optimisasi yang berbasis teknologi digital dan artificial intelligence," sambung dia.