Penyerapan Anggaran Rendah Tak Berarti Jakarta Tanpa Pembangunan

Namun, ia membantah tudingan bahwa rendahnya penyerapan anggaran membuat pembangunan di Jakarta tidak berjalan. Menurut Andi, memasuki triwulan kedua atau kuartal pertama tahun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah banyak menjalankan berbagai program pembangunan.

"Program-program pembangunan yang telah dilakukan antara lain program-program prioritas, yaitu perumahan, perbaikan taman, pengerukan Waduk Marunda, serta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)," kata Andi di Balaikota Jakarta, Selasa (15/4/2014).

Andi menjelaskan, penyerapan yang rendah lebih disebabkan masih adanya program yang belum masuk dalam tahap pengerjaan fisik karena saat ini program pembangunan baru masuk dalam tahap perencanaan umum.

Hingga kini, kata dia, baru ada 37 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang mengajukan usulan lelang ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. "Padahal, jumlah SKPD dan UKPD lebih dari 700," ujarnya.

Andi menambahkan, penyebab lain rendahnya penyerapan anggaran adalah karena pengesahan APBD DKI yang terlambat, yakni baru disahkan pada Februari lalu dan membutuhkan waktu cukup lama untuk pengoreksian dari Kementerian Dalam Negeri.

"Begitu juga dengan pembentukan Unit Layanan Pengadaan yang baru dibentuk sekitar sebulan lalu. Padahal, seluruh pengadaan lelang harus melalui unit itu," ujarnya.

Seperti diberitakan, penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga April 2014 baru mencapai 4,56 persen. Padahal, dana yang harus diserap mencapai Rp 72 triliun.

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Lisman Manurung, mengatakan, seharusnya memasuki periode saat ini, penyerapan anggaran DKI Jakarta dapat mencapai raihan di atas 10 persen.

"Kalau sekarang serapan anggarannya masih di bawah 5 persen dan baru satu digit, itu mengkhawatirkan sekali bagi sebuah pemerintah provinsi," kata Lisman saat dihubungi, Selasa siang.