"Semua fraksi sepakat membentuk pansus. Tetapi Nasdem ketika itu menyarankan agar bertemu dulu dengan Gubernur untuk membicarakan ini," ujar Bestari di Gedung DPRD, Rabu (15/7/2015).
Bestari mengatakan semua fraksi berkesimpulan bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama pasti sepakat dengan keputusan membuat pansus.
Mengenai pansus BPK, Bestari mengaku tidak setuju. Sebab, sebelumnya telah ada pansus yang membahas soal aset Pemerintah Provinsi DKI. Ia menilai tema pansus tersebut mirip dengan pansus BPK saat ini.
Bestari mengatakan pansus aset saat ini mangkrak dan tanpa kelanjutan. Dia yakin hal yang sama juga akan terjadi dengan pansus BPK. "Pansus BPK pasti akan mangkrak lagi," ujar dia.
Dia menilai pansus BPK yang dibentuk saat ini hanya untuk menghentikan pansus-pansus sebelumnya. Dia menyesali banyaknya pansus yang terbentuk akan tetapi tidak ada yang terselesaikan.
Dia mengacu kepada pansus raperda zonasi dan pansus hibah kantor wali kota Jakarta Selatan yang kini belum ada penyelesian.
"Jadi pansus jangan dijadikan alat untuk mengehentikan tindak lanjut hal yang sudah disepakati di Dewan. Apakah itu dijadikan cara untuk menghentikan pansus sebelumnya? Harus bikin pansus baru?" ujar Bestari.
Sebelumnya, DPRD DKI telah sepakat membentuk panitia kerja untuk menelusuri hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas auditnya terhadap Pemerintah Provinsi DKI. Panitia kerja tersebut akan bekerja setelah Hari Raya Idul Fitri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.