Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Bisa Dilibatkan Menjadi Petugas Verifikasi KTP Dukungan Calon Independen

Kompas.com - 15/06/2016, 17:51 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menyampaikan, pihaknya bisa merekrut warga untuk membantu verifikasi data KTP dukungan calon independen apabila jumlah panitia pemungutan suara (PPS) tidak mencukupi.

"Pada dasarnya, yang melakukan adalah PPS. Akan tetapi, kalau kemudian mereka tidak cukup, ya warga di sekitarnya," ujar Sumarno, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (15/6/2016).

(Baca juga: "Teman Ahok" Mengaku Belum Pernah Verifikasi Faktual Data KTP Pendukung Ahok)

Menurut dia, perekrutan warga sekitar untuk melakukan verifikasi data KTP lebih menguntungkan dan efisien.

Sebab, ia menilai, warga lebih mengetahui lingkungannya dan tidak akan kesulitan mencari alamat. Rekrutmen warga nantinya akan dilakukan oleh PPS di tiap-tiap wilayah.

Sumarno mengatakan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi warga agar bisa menjadi verifikator.

"Misanya yang direkrut itu tentu bukan orang dari tim sukses calon yang lain, bukan kader dari partai, dan sebagainya," ujar Sumarno.

Kendati demikian, ia belum bisa menyebutkan jumlah pasti dari petugas yang diperlukan untuk verifikasi faktual.

Hal tersebut, menurut dia, tergantung jumlah calon perorangan dan jumlah data KTP yang diserahkan.

Sumarno menyebutkan, ada 267 kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Di tiap-tiap kelurahan terdapat 3 PPS.

Jika dikalikan, maka jumlah anggota PPS yang terdapat di seluruh Provinsi DKI Jakarta adalah 801 orang.

Itulah jumlah minimal petugas yang nantinya melakukan verifikasi data KTP calon perseorangan.

Jumlah tersebut di luar warga yang direkrut menjadi petugas verifikasi. (Baca juga: "Teman Ahok" Yakin Data KTP Lolos Verifikasi KPU)

Adapun tahapan verifikasi dimulai setelah penyerahan data KTP milik calon independen kepada KPU DKI.

Penyerahan dukungan dilakukan pada 3-7 Agustus 2016. Verifikasi administratif dimulai setelahnya sampai 12 Agustus 2016 nanti.

Verifikasi faktual akan dimulai pada 21 Agustus-3 September 2016. Sampai sejauh ini, baru Basuki Tjahaja Purnama yang mempersiapkan diri untuk ikut Pilkada DKI 2017 melalui jalur independen.

Basuki dibantu oleh kelompok pendukungnya, Teman Ahok, untuk mengumpulkan 1 juta data KTP, meskipun syarat yang diperlukan lebih kurang 532.000 data KTP.

Kompas TV Alasan di balik Tidak Diumumkannya hasil Verifikasi Faktual?- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Tangis Haru dan Sujud Syukur Casis Bintara yang Dibegal Usai Diterima Kapolri Jadi Polisi...

Megapolitan
Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Hadiah Sehabis Musibah bagi Satrio, Diterima Jadi Polisi meski Gagal Ujian akibat Dibegal

Megapolitan
Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Nasib Nahas Efendy yang Tewas di Kali Sodong, Diburu Mata Elang dan Dipukuli hingga Tak Berdaya

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Sabtu 18 Mei 2024 dan Besok: Pagi ini Cerah Berawan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

[POPULER JABODETABEK] Kapolri Beri Hadiah Casis Bintara yang Dibegal dengan Diterima Jadi Polisi | Kilas Balik Kronologi Pembunuhan Vina Cirebon

Megapolitan
Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Berkoordinasi dengan Polda Jabar, Polda Metro Jaya Bantu Buru 3 DPO Pembunuh Vina

Megapolitan
Pria di Kali Sodong Dibunuh 'Debt Collector' Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Pria di Kali Sodong Dibunuh "Debt Collector" Gadungan karena Tolak Serahkan Motor

Megapolitan
KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

KPU DKI Verifikasi Dokumen Dukungan Bacagub Independen Dharma Pongrekun hingga 29 Mei

Megapolitan
PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

PPK GBK Ungkap Riwayat Kepemilikan Tanah Tempat Berdirinya Hotel Sultan

Megapolitan
Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Perubahan Jadwal KRL, Transjakarta, MRT, dan LRT Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta 19 Mei

Megapolitan
Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Epy Kusnandar Isap Ganja di Atas Pohon pada Waktu Subuh

Megapolitan
'Bullying' Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

"Bullying" Siswi SMP di Bogor Diduga karena Rebutan Cowok

Megapolitan
KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

KDRT dan Terlibat Kasus Penistaan Agama, Pejabat Kemenhub Dibebastugaskan

Megapolitan
Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Mayat di Kali Sodong Ternyata Korban Perampokan dan Pembunuhan, Polisi Tangkap Pelakunya

Megapolitan
Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Bundaran HI Saat Pencanangan HUT Ke-497 Jakarta pada 19 Mei

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com