Kompas.com - 27/10/2013, 17:27 WIB
Buruh angkut ketika melakukan pekerjaannya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (30/4/2013). Besok pada tanggal 1 Mei, para buruh sedunia akan memperingati Hari Buruh atau biasa disebut dengan May Day. KOMPAS IMAGES / VITALIS YOGI TRISNABuruh angkut ketika melakukan pekerjaannya di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Selasa (30/4/2013). Besok pada tanggal 1 Mei, para buruh sedunia akan memperingati Hari Buruh atau biasa disebut dengan May Day.
|
EditorEko Hendrawan Sofyan


JAKARTA, KOMPAS.com -- Penetapan besaran Komponen Hidup Layak (KHL) pekerja di DKI Jakarta telah ditetapkan Dewan Pengupahan DKI pada Jumat (25/10/2013) dengan besaran RP 2.299.860. Dalam sidang yang dihadiri unsur serikat pekerja sempat diwarnai adu ngotot terkait penetapan tersebut.

Sarman Simanjorang, Anggota Dewan Pengupahan Jakarta mengungkapkan, saat sidang digelar, buruh ngotot untuk meminta biaya sewa kamar dikisaran Rp 800.000 hingga Rp 900.000 per bulan. Sementara hasil survei Dewan Pengupahan diketahui harga sewa kamar, yang merupakan salah satu dari sekian banyak komponen hidup layak buruh, itu sebesar Rp 570.000 per bulan.

"Pemerintah akhirnya ambil jalan tengah dengan menjumlahkan Rp 800.000 ditambah Rp 650.000 ditambah dari unsur pengusaha yang konsisten sebesar Rp 570.000, kemudian dibagi tiga. Akhirnya dapat Rp 671.000 per bulan," ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (27/10/2013).

Selain soal komponen biaya sewa kamar, penetapan KHL juga sempat ditentang serikat pekerja. Angka sebesar RP 2.299.860 didapat Dewan Pengupahan dari rumusan yang telah disepakati Wakil Gubernur, yakni penghitungan hasil survei selama 2013 dengan angka regresi dan proyeksi di tahun berikutnya.

Besaran angka ini ditolak oleh unsur serikat pekerja. Mereka meminta angka KHL diambil dari angka proyeksi bulan Desember 2014, yakni sebesar RP 2.767.000. Namun, anggota dewan pengupahan lainnya tak setuju.

Mereka menilai, permintaan serikat pekerja tak memiliki dasar yang kuat. Unsur serikat pekerja pun melaksanakan walk out dari ruang sidang. Namun, manuver tersebut tak membuat penetapan KHL ditunda.

Berdasarkan tata tertib, hasil survei KHL, yakni sebesar RP 2.299.860 akhirnya ditetapkan sidang itu. "Tahun lalu juga unsur pengusaha walk out saat penetapan UMP. Tapi keputusannya tetap sah sebagai produk resmi dewan pengupahan," lanjut Sarman.

Dengan ditetapkannya KHL DKI, maka angka itu akan dibawa ke tahap selanjutnya, yakni menetapkan besaran Upah Minimun Provinsi (UMP) di tahun 2014. Dalam menetapkan UMP Dewan Pengupahan DKI Jakarta akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta No 9 Tahun 2013 tentang tanggal 2 Oktober 2013 tentang Upah Minimum yang baru saja keluar.

Seperti diketahui, besaran UMP setiap tahun direvisi. Tahun 2013 ini, UMP diketahui sebesar RP 2,2 juta, naik dari UMP 2012, yakni Rp 1,9 juta. UMP didapat dari survei Dewan Pengupahan DKI atas KHL.

KHL adalah adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan satu bulan. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Konvoi Mobil Mewah yang Berhenti di Tol untuk Berfoto Tidak Ditilang, Hanya Ditegur Polisi

Megapolitan
2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

2 Pasien Omicron Meninggal Dunia, Dinkes DKI: Kita Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Wagub DKI Sebut Penularan Covid-19 di Sekolah Sedikit, Ahli: Pelacakannya Harus Cermat

Megapolitan
Resmi, Street Race Kabupaten Bekasi di Meikarta Akan Digelar Februari

Resmi, Street Race Kabupaten Bekasi di Meikarta Akan Digelar Februari

Megapolitan
Konvoi Mobil Mewah Berhenti di Tol untuk Sesi Dokumentasi, Langsung Ditegur Polisi

Konvoi Mobil Mewah Berhenti di Tol untuk Sesi Dokumentasi, Langsung Ditegur Polisi

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan 2 Truk di Depan Balai Kartini yang Tewaskan 1 Sopir...

Kronologi Kecelakaan 2 Truk di Depan Balai Kartini yang Tewaskan 1 Sopir...

Megapolitan
Dua Orang Awak Angkut Bandara Asal China Diperiksa Usai Bawa Kargo Tanpa Pemberitahuan

Dua Orang Awak Angkut Bandara Asal China Diperiksa Usai Bawa Kargo Tanpa Pemberitahuan

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di DKI Jakarta

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di DKI Jakarta

Megapolitan
Kecelakaan antara Dua Truk di Jalan Gatot Soebroto, Satu Sopir Tewas

Kecelakaan antara Dua Truk di Jalan Gatot Soebroto, Satu Sopir Tewas

Megapolitan
Pencopetan di Terminal Pulogadung Terekam Kamera Warga, Polisi Ringkus Pelaku

Pencopetan di Terminal Pulogadung Terekam Kamera Warga, Polisi Ringkus Pelaku

Megapolitan
Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Akan Beroperasi Senin-Jumat pada Jam Sibuk

Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Akan Beroperasi Senin-Jumat pada Jam Sibuk

Megapolitan
Mulai Senin, Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Kembali Beroperasi

Mulai Senin, Rute Transjakarta Ciputat-Tosari Kembali Beroperasi

Megapolitan
Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Pasien yang Diduga Meninggal akibat Varian Omicron Sempat Dirawat Intensif Dua Hari

Megapolitan
Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Menyoal Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022

Megapolitan
Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Minta Masyarakat Waspada Penularan Omicron, Wagub DKI: Tidak Boleh Anggap Enteng

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.