MTI: 2014, Jakarta Makin Macet, Jokowi Harus Cari Solusinya

Ketua MTI Danang Parikesit meminta agar Pemprov DKI memiliki cara untuk mengatasi kemacetan selama berlangsungnya pengerjaan proyek tersebut. "Harapan kami, pemerintah Jokowi bisa menyampaikan seluasnya kepada masyarakat, kemudian solusinya," kata Danang dalam acara Rapat Pimpinan Nasional 2013 dan Konferensi Pers Transportasi, di Jakarta, Senin (23/12/2013).

Danang mengatakan, pihaknya mendukung beberapa langkah Pemerintah DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan yang terjadi saat ini, seperti kebijakan menghilangkan parkir bahu jalan dan penguraian kemacetan di Pasar Tanah Abang. Sebab, menurutnya, pasar turut menyumbang kemacetan jalan di Jakarta. "Karena pasar paling sulit diatasi kemacetannya," ujar Danang.

Selain itu, ia juga mendukung jika Pemerintah DKI bersedia menerapkan pajak yang tinggi bagi pengguna jalan. Sebab, ada kekhawatiran kebijakan mobil murah dari pemerintah pusat akan meningkatkan volume kendaraan di Jakarta.

Menurut Danang, dari 36.000 produksi mobil murah secara nasional, sebanyak 23-24 persen produk pertamanya akan ada di Jabodetabek. Dari jumlah tersebut, 19 persennya ada di Jakarta. "(Akibat) kebijakan mobil murah tadi, kemacetan di Jakarta akan meningkat 10 persen," ujar Danang.

Padahal, dalam perhitungan pihaknya, kecepatan kendaraan dari selatan menuju utara Jakarta pada pagi, jam sibuk, hanya berkisar 10-12 kilomter per jam. Dengan adanya kebijakan mobil murah ini, tahun depan pihaknya memprediksi kecepatan kendaraan turun di angka 8-10 kilometer per jam. Peningkatan kemacetan juga akan terjadi karena pertumbuhan ekonomi warga Ibu Kota yang cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan dari tahun ini. "Daya belanja masyarakat menjadi meningkat sehingga tuntutan mobilitasnya jadi tinggi," ujarnya.

Oleh karena itu, perbaikan sarana transportasi menurutnya menjadi penting pada saat terjadi peningkatan ekonomi warga Ibu Kota. Sebab, untuk mengajak warga menggunakan transportasi umum, menurutnya, itu bergantung pada perbaikan transportasi. "Masyarakat mau bayar tinggi asal layanan sesuai dengan harga yang diberikan. Ini barangkali yang menjadi catatan pemerintah," ujarnya.